Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke 5 persen pada 2026, lebih rendah dari target APBN 5,4 persen akibat tekanan eksternal terhadap investasi dan ekspor.
Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh 5 persen dan konsumsi pemerintah naik 8,7 persen, namun ketergantungan pada belanja negara dinilai berisiko mempersempit ruang fiskal.
Pemulihan ekonomi menuju 5,2 persen pada 2027-2028 bergantung pada keberhasilan reformasi struktural yang mampu meningkatkan produktivitas dan memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5 persen pada 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang sebesar 5,4 persen. Proyeksi tersebut tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026.

"Pertumbuhan PDB diproyeksikan melambat menjadi 5 persen pada 2026 seiring tekanan eksternal yang membebani investasi dan ekspor," tulis Bank Dunia dalam laporannya, sebagaimana dikutip pada Sabtu (13/6/2026).

1. Konsumsi rumah tangga diproyeksi tetap tumbuh 5 persen

ilustrasi pasar lokal (commons.wikimedia.org/pexels.com/Muhamad Guruh Budi Hartono)

Meski demikian, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali menguat ke level 5,2 persen pada periode 2027-2028, seiring membaiknya kondisi global dan keberhasilan implementasi reformasi struktural.

Konsumsi rumah tangga pada 2026 diperkirakan tetap tumbuh sekitar 5 persen, didukung berbagai stimulus fiskal. Sementara itu, konsumsi pemerintah diproyeksikan meningkat signifikan hingga 8,7 persen. Namun, Bank Dunia mengingatkan bahwa ketergantungan pada belanja pemerintah memiliki risiko tersendiri.

"Ketergantungan tersebut dapat mempersempit ruang fiskal. Dalam skenario ini, pertumbuhan PDB berpotensi turun 0,2-0,3 poin persentase pada 2027-2028. Di tingkat domestik, implementasi reformasi struktural yang tidak memadai dapat meningkatkan kerentanan pasar tenaga kerja, menghambat penciptaan lapangan kerja bagi kelas menengah, serta menekan konsumsi rumah tangga," tulis Bank Dunia.

2. Kondisi gejolak Timur Tengah ikut melemahkan laju pertumbuhan ekonomi

Kapal perang Amerika Serikat sedang berlayar di Selat Hormuz. (flickr.com/Official U.S. Navy via commons.wikimedia.org/Official U.S. Navy)

Lembaga tersebut juga memperkirakan konflik di Timur Tengah masih berlanjut sepanjang 2026. Kondisi ini berpotensi melemahkan pertumbuhan ekonomi global dan menekan permintaan terhadap ekspor Indonesia.

Selain itu, gangguan pasokan minyak dunia dan rantai logistik global diperkirakan membuat harga minyak mentah Brent bertahan di kisaran 94 dolar AS per barel, atau sekitar 24 dolar AS per barel lebih tinggi dibanding asumsi harga minyak dalam APBN 2026.

Lebih lanjut, kondisi keuangan global diperkirakan tetap ketaat yang tercermin dari tingginya imbal hasil obligasi dan premi risiko yang rentan meningkat apabila terjadi gejolak baru di pasar keuangan internasional. Permintaan global juga diproyeksikan melemah pada 2026 sebelum berangsur pulih pada periode 2027-2028.

3. Penopang pertumbuhan ekonomi 2027-2028 tergantung pada reformasi struktural

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Trio Hamdani)

Bank Dunia menilai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah sangat bergantung pada keberhasilan pelaksanaan reformasi struktural. Pemulihan pertumbuhan ekonomi pada 2027-2028 diperkirakan ditopang oleh membaiknya pasar komoditas, pertumbuhan kredit swasta yang lebih kuat, percepatan investasi melalui Danantara, serta agenda deregulasi dan penyederhanaan hambatan berusaha yang tengah dijalankan pemerintah.

Meski demikian, Bank Dunia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih banyak ditopang oleh stimulus dari sisi permintaan, termasuk belanja pemerintah dan berbagai program fiskal. Dengan demikian, proyeksi pemulihan menuju 5,2 persen pada periode 2027-2028 akan tergantung pada langkah reformasi struktural.

"Tanpa reformasi yang mampu meningkatkan produktivitas, dorongan tersebut dinilai hanya memberikan efek sementara dan tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," tulis Bank Indonesia.