JK Sebut Indonesia Tak Perlu Takut Ancaman Tarif Jika Keluar dari BoP
- Jusuf Kalla menilai Indonesia tak perlu khawatir ancaman tarif dari AS jika keluar dari Board of Peace, karena negara lain diperkirakan tidak akan mempermasalahkan keputusan tersebut.
- JK menjelaskan Mahkamah Agung AS telah membatasi kenaikan tarif maksimal 15 persen, sehingga dampak ekonomi bagi Indonesia dinilai tidak signifikan meski ada ancaman dari Presiden Donald Trump.
- JK menegaskan pentingnya komitmen Presiden Prabowo untuk keluar dari BoP bila organisasi itu menyimpang dari tujuan perdamaian dan justru berpotensi memicu konflik.
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) menanggapi kekhawatiran terkait dampak jika Indonesia memutuskan mundur dari keanggotaan Board of Peace (BoP). Meski muncul potensi tekanan dari Amerika Serikat (AS), JK menilai langkah tersebut tidak akan menimbulkan masalah besar dengan negara-negara anggota lainnya.
Terkait posisi Amerika Serikat, JK menyinggung gaya kepemimpinan Presiden AS Donald Trump dalam mengambil keputusan, termasuk ancaman pengenaan tarif lebih tinggi bagi negara yang menarik diri.
"Oh ya tentu dari negara lain saya kira tidak ada masalah (jika Indonesia keluar dari BoP). Di sudut pandang Amerika tentu Anda tahu Trump bagaimana cara mengambil keputusan kan?" katanya usai menggelar pertemuan dengan sejumlah diplomat senior dan mantan Duta Besar (Dubes) yang tergabung dalam Indonesian Council on World Affairs (ICWA) di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026) malam.
Tarif yang dimaksud adalah bea masuk impor ke AS. Indonesia sendiri sebelumnya sempat terancam tarif hingga 32 persen sebelum akhirnya turun ke angka 19 persen setelah serangkaian negosiasi dagang. Namun, JK mengingatkan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat telah membatasi kenaikan tarif maksimal di angka 15 persen, sehingga dampak ekonomi yang dikhawatirkan tidak akan terlalu signifikan.
"Walaupun dia ancam bahwa siapa yang keluar akan dikenakan tarif lebih tinggi, jangan lupa MA Amerika sudah memutuskan maksimum 15 persen. Jadi walaupun orang keluar tidak ada apa-apa," ujarnya.
JK mengakui dari sisi hubungan diplomasi, pemerintah Indonesia memang perlu mempertimbangkan keputusan tersebut secara matang. Di sisi lain, dia menekankan inisiatif BoP seharusnya benar-benar menjadi wadah perdamaian, bukan justru memicu konflik atau menjadi wadah peperangan (Board of War).
Lebih lanjut, JK menegaskan pentingnya memegang komitmen Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan Indonesia siap keluar jika organisasi tersebut sudah tidak sejalan dengan tujuannya.
"Seperti saya katakan niat baiknya ada selama dia berpikir peace (perdamaian) bukan war (perang), bukan Board of War, Board of Peace, ya ini mudah-mudahan ini bisa jalan. Tapi seperti kita tahu Presiden sudah mengatakan kalau tidak sesuai dengan tujuannya Indonesia mau keluar ya kita pegang saja itu ya," kata JK.
