Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan pemerintah saat ini tengah fokus menyiapkan program stimulus ekonomi sebagai langkah mitigasi dampak COVID-19. Stimulus ekonomi tersebut diberikan salah satunya untuk mencegah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Mengenai stimulus tersebut, Jokowi mengingatkan jangan sampai perusahaan-perusahaan atau tempat kerja hanya mengambil insentifnya tapi tetap melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawannya.
Jokowi menyebutkan sederet stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah mulai dari insentif perpajakan, restrukturisasi kredit, hingga relaksasi impor bahan baku. Tujuannya agar pelaku usaha bisa bertahan dan tidak melakukan PHK.
"Jangan sampai hanya mau mendapat stimulus tapi tetap PHK pekerjanya, saya juga minta verifikasi dengan benar dan evaluasi paket stimulus yang sudah diberikan, sehingga benar berdampak terhadap jutaan tenaga kerja yang bergantung pada sektor riil," kata Jokowi yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (30/4).
Menurut Jokowi, pemberian stimulus ekonomi tak hanya diberikan untuk usaha kecil, menengah dan besar saja, melainkan juga usah mikro dan ultra mikro. Dia juga meminta agar program stimulus ekonomi bisa menjangkau sektor-sektor informal seperti pedagang kaki lima, tukang gorengan, tambal ban, warung-warung kecil dan sebagainya
"Jumlah ini sangat besar dan menurut data Bappenas mencapai 40 juta dan juga menampung tenaga kerja. Sebagian besar dari mereka tidak bersentuhan dengan bank atau lembaga keuangan ini juga harus kita perhatikan," tutur Jokowi.
Lalu, Jokowi juga meminta agar gubernur di setiap daerah bisa merancang dan memperkuat program stimulus ekonomi yang disiapkan pusat. Dia berpesan, stimulus ekonomi harus dijalankan dengan transparan.
"Saya hanya titip dalam menyiapkan stimulus di daerah jalankan dengan skema yang jelas, transparan dan terukur, sektor apa, mendapat stimulus apa, dan menyelamatkan berapa tenaga kerja, semua harus dihitung," ucapnya.