Jokowi Restui Suntikan Modal Rp6 Triliun ke Wijaya Karya

30 Mar 2024, 08:03 WIB

Presiden Joko “Jokowi” Widodo saat meresmikan beroperasinya Bandar Udara (Bandara) Singkawang di Kalimantan Barat pada Rabu (20/3/2024). (YouTube/Sekretariat Presiden)

Intinya sih...

Presiden Jokowi merestui penyertaan modal negara kepada PT Wijaya Karya untuk proyek strategis nasional.
Penambahan modal dilakukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan.
Penambahan modal negara sebesar paling banyak Rp6 triliun akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo merestui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional (PSN).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. PP tersebut ditetapkan pada 28 Maret 2024.

"Memutuskan: peraturan pemerintah tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Wijaya Karya Tbk," tulis beleid tersebut dikutip Sabtu (29/3/2024).

1. Wijaya Karya perlu perbaikan struktur modal untuk selesaikan PSN

Berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dilaksanakan Kementerian PUPR. (dok. Kementerian PUPR)

Dalam beleid tersebut dijelaskan tujuan pemberian PMN oleh pemerintah kepada Wijaya Karya adalah untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan dalam rangka penyelesaian PSN.

Penambahan modal dilakukan dengan menerbitkan saham baru untuk menjaga kepemilikan negara pada perusahaan tersebut. Hal itu dilakukan dengan menambahkan modal negara ke dalam saham Wijaya Karya.

"Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024, sebagaimana ditetapkan kembali dalam rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024," tulis beleid tersebut.

Keputusan itu didasarkan pada pertimbangan hukum, yakni ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

2. Besaran suntikan modal negara ke Wijaya Karya Rp6 triliun

Ilustrasi insentif. (IDN Times/Aditya Pratama)

Pasal 1 menyatakan, negara menambahkan modal ke dalam saham Wijaya Karya yang telah ditetapkan sebagai perusahaan persero berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar paling banyak Rp6 triliun," tulis Pasal 2.

3. Suntikan modal Wijaya Karya akan ditetapkan Menteri Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara Editor's Talk Forum Pemred di Galeri Fotojurnalistik Antara, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024) (IDN Times/Amara Zahra)

Besaran tambahan modal negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang telah disampaikan oleh Menteri BUMN.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 3.