Jor-joran, Total Anggaran Pemilu Capai Rp70,6 Triliun
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan total anggaran pemilu yang disiapkan pemerintah bersifat multiyears atau sejak tahun 2022 hingga 2024 mencapai Rp70,6 triliun.
Rinciannya pemerintah sudah membelanjakan anggaran pemilu senilai Rp3,1 triliun di 2022, kemudian tahun ini alokasi anggarannya Rp30 triliun dan anggaran pemilu yang disiapkan untuk tahun depan mencapai Rp37,4 triliun.
"Jadi total anggaran Rp70,6 triliun, terlihat bahwa pesta demokrasi kita tidak hanya KPU dan Bawaslu tapi ada 14 K/L yang memiliki peran," ucapnya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (20/9/2023).
1. Realisasi anggaran pemilu capai Rp14 triliun
Hingga 19 September, pemerintah sudah menggelontorkan Rp14 triliun untuk keperluan belanja pemilu dari total pagu anggaran tahun ini.
"Realisasi anggaran pemilu 2023 sudah 46,7 persen atau Rp14 triliun dari pagu Rp30 triliun (per 19 September 2023)," kata Sri.
2. Belanja pemilu terbagi dalam dua pos
Ia merinci realisasi belanja pemilu tersebut terbagi dalam dua pos. Pertama, realisasi melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp12,6 triliun dari pagu Rp23,8 triliun untuk pembentukan Badan Adhoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah.
Untuk pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik. Pos kedua adalah realisasi melalui 14 Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 1,4 triliun dari pagu Rp6,2 triliun.
"Anggaran ini untuk pengamanan pemilu, pengawasan dana, penanganan pelanggaran kode etik, diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait pemilu. Serta pembuatan pos pemilu dan diklat terpadu pidana pemilu," jelasnya.
3. Belanja untuk kampanye sudah meningkat
.jpg)
Sebelumnya, ia menyampaikan bahwa geliat belanja partai politik (parpol) mulai meningkat, jelang pemilihan umum (pemilu) yang akan digelar Februari 2024 mendatang.
"Saya melihat saat ini partai politik dan politisi mulai mengeluarkan uangnya untuk berkampanye," kata dia.
Menkeu mengatakan belanja partai politik dan politisi tersebut akan memberikan efek ganda untuk perekonomian. Dengan demikian, kinerja ekonomi diyakini dapat terjaga di akhir tahun.
"Demokrasi dan pemilu bukanlah sumber ketidakpastian," tutur Bendahara Umum Negara itu. "Pemilu adalah sistem demokrasi yang akan dijaga dengan perdamaian, stabilitas, dan kelancaran transisi pemerintahan," tambahnya.
