Kebut IKN, PUPR Gelar Sertifikasi Langsung Buat Pekerja Konstruksi

12 Agu 2024, 09:09 WIB

Ilustrasi tenaga kerja konstruksi di IKN. (Dok. Kementerian PUPR)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) konstruksi nasional, melalui sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Hal itu juga berlaku dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Tujuannya untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas, mengurangi risiko kecelakaan kerja, dan memastikan semua tenaga kerja konstruksi memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pembangunan IKN tentunya membutuhkan jumlah tenaga kerja konstruksi dalam jumlah yang besar, sehingga penyiapan tenaga kerja konstruksi yang terlatih, terampil, professional, dan bersertifikat menjadi tugas kita bersama dalam rangka mensukseskan pembangunan infrastruktur di IKN," kata Dirjen Bina Konstruksi Abdul Muis dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

1. Gelar pembinaan dan fasilitasi sertifikasi onsite

Ilustrasi tenaga kerja konstruksi di IKN. (Dok. Kementerian PUPR)

Abdul Muis menyampaikan Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM di sektor konstruksi, untuk memperkuat daya saing, baik di tingkat nasional maupun global, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin bekerja sama dengan seluruh unit organisasi teknis di Kementerian PUPR menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Onsite Tenaga Kerja Konstruksi di IKN.

Kegiatan tersebut berlangsung mulai 10 hingga 16 Agustus 2024, dan menawarkan pilihan jabatan kerja serta jenjang yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

2. Kegiatan sertifikasi diikuti 2.497 tenaga kerja konstruksi

Ilustrasi tenaga kerja konstruksi di IKN. (Dok. Kementerian PUPR)

Kegiatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang diselenggarakan Kementerian PUPR berlangsung di 21 lokasi, termasuk 18 lokasi di kawasan IKN dan tiga lokasi lainnya di luar IKN, yaitu proyek Pembangunan Tol 3A, 5A, dan 6B.

Acara tersebut diikuti 2.497 peserta, terdiri dari 2.243 tenaga kerja yang mengikuti sertifikasi untuk jenjang 1 hingga 7, serta 254 peserta dalam program penyegaran untuk tenaga ahli di Jenjang 8 dan 9.

Semua peserta merupakan tenaga kerja konstruksi dari badan usaha jasa konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur IKN di sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

3. Tenaga kerja konstruksi wajib miliki sertifikat kompetensi

Ilustrasi tenaga kerja konstruksi di IKN. (Dok. Kementerian PUPR)

Abdul Muis mengharapkan tenaga kerja konstruksi yang telah dinyatakan kompeten melalui kegiatan sertifikasi ini, dapat terus memberikan kontribusi dan hasil kerja berkualitas tinggi di berbagai proyek konstruksi.

Dia juga menekankan pentingnya pemenuhan amanat UU Nomor 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi dan PP Nomor 14 Tahun 2021.

Aturan tersebut mewajibkan setiap tenaga kerja di bidang jasa konstruksi memiliki SKK, serta mewajibkan pengguna dan penyedia jasa hanya mempekerjakan tenaga kerja yang bersertifikat.