Pembatasan Pertalite Pakai Kriteria Desil, Ampuh Atasi Subsidi Bocor?
- Pemerintah akan membatasi Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan sangat tinggi hingga tertinggi, berdasarkan DTSEN.
- Peneliti CSIS Ardhi Wardhana menilai pembatasan tersebut berdampak minim karena desil 9 dan 10 memakai kurang dari 20 persen Pertalite pada 2024.
- Ardhi menyarankan subsidi BBM dialihkan menjadi bantuan langsung, disertai reformasi harga dan perlindungan bagi kelompok rentan serta kelas menengah.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite terhadap masyarakat dengan tingkat kesejahteraan desil 9 dan 10. Hal itu diumumkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa usai bertemu dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia kemarin, Selasa (11/8/2026).
Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dimulai dari yang paling miskin hingga paling sejahtera. Dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), desil 9 adalah gambaran masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sangat tinggi relatif, dan desil 10 adalah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi relatif.
Menurut Peneliti Departemen Ekonomi Centre of Strategic and International Studies (CSIS), Ardhi Wardhana, pembatasan Pertalite menggunakan kriteria desil hanya akan berdampak minim dalam mengatasi kebocoran penyaluran subsidi BBM. Ardhi mengatakan, berdasarkan data 2024, masyarakat desil 9 dan 10 hanya menggunakan Pertalite kurang dari 20 persen, dilihat dari persentase alokasi secara menyeluruh.
“Kalo yang dibatasi hanya desil 9-10 ,saya yakin ya cuma kurang dari 20 persen penggunaan Pertalite yang berkurang, tapi belum tentu menyelesaikan masalah tidak tepat sasaran,” kata Ardhi saat dihubungi IDN Times, Rabu (12/8/2026).
1. Akar masalahnya ada di diskriminasi harga
PT Pertamina Patra Niaga mencatat besaran volume pembelian Pertalite secara rata-rata adalah 19,5 liter setiap harinya. (Dok. Pertamina) Menurut Ardhi, kebocoran penyaluran Pertalite akan sulit dihindari ketika subsidi disalurkan pemerintah terhadap produk BBM. Subsidi yang diberikan membuat harga Pertalite lebih murah ketimbang jenis BBM non-subsidi lainnya.
Ardhi mengatakan, akar masalah dari kebocoran subisid BBM adalah diskriminasi harga. Ketika dua jenis BBM dengan kualitas mirip dijual dengan harga berbeda akibat subsidi, konsumen secara alami terdorong memilih yang lebih murah. Selama selisih harga ini tetap ada, celah kecurangan dan penyaluran yang tidak tepat sasaran akan terus terjadi.
“Menurut saya belum tepat sepenuhnya karena tidak menyelesaikan akar masalah: inclusion-exclusion error dan price discrimination yang memberikan insentif kepada konsumen untuk mengambil barang yang lebih murah (bersubsidi) karena komoditasnya sama,” ucap Ardhi.
2. Penyaluran subsidi sebaiknya langsung pada masyarakat rentan, bukan ke produk BBM-nya
Masyarakat Kepri saat melakukan pengisian bbm pertalite (IDN Times/Putra Gema Pamungkas) Oleh karena itu, Ardhi menyarankan pemerintah mengubah skema subsidi barang yang selama ini diberlakukan pada Solar dan Pertalite, menjadi subsidi langsung (cash transfer atau bantuan langsung tunai/BLT) ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan cara itu, BBM tak perlu lagi disubsidi, dan harganya harus mengikuti mekanisme pasar.
“Banyak mekanisme lain selain pembatasan kuota pada kelompok masyarakat tertentu. Misalnya melalui mekanisme subsidi orang melalui cash transfer ke individu yang membutuhkan, dengan disertai reformasi harga di BBM-nya. Sehingga tidak ada pembedaan antara BBM dengan kualitas yang tidak terlalu berbeda,” tutur Ardhi.
3. Masyarakat kelas menengah juga perlu dilindungi
PT Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran Pertalite terus dilakukan sesuai penugasan yang diberikan Pemerintah. (Dok. Pertamina) Jika kebijakan harga BBM diubah, dan seluruhnya mengikuti mekanisme pasar, dia menyarankan adanya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat kelas menengah, tak hanya kepada masyarakat rentan.
“Perluasan bansos ke kelompok aspiring middle class dan rentan,” ucap Ardhi.
Dia juga mengatakan, ada opsi lain dalam menjaga dampak kenaikan harga BBM pada masyarakat rentan hingga menengah, yakni dengan memberikan subsidi transportasi umum, bahan pokok, dan keperluan dasar lain.
“Di negara lain juga ada mekanisme subsidi upah atau waiver pajak penghasilan dan voucher/in-kindenergi untuk kelas menengah tertentu,” kata Ardhi.
Menurutnya, cara itu bisa efektif dalam meredam dampak kenaikan harga BBM karena tak disubsidi, baik kepada masyarakat rentan, maupun menengah.
“Hitung-hitungan kami sih sebenernya uang penghematannya cukup dan mekanismenya ada banyak untuk meredam shock,” kata Ardhi.
