Banggar DPR: Pendidikan Gratis SD-Kuliah di 2028 Butuh Rp302 Triliun

24 Sep 2026, 18:24 WIB3 min read

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

Banggar DPR: Pendidikan Gratis SD-Kuliah di 2028 Butuh Rp302 Triliun

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Banggar DPR memperkirakan pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi membutuhkan anggaran sedikitnya Rp302 triliun.
Program pendidikan gratis diusulkan berjalan bertahap, mulai 60 hingga 75 persen pada 2028 sebelum mencapai 100 persen pada 2029.
Pemerintah membentuk tim khusus untuk menghitung kebutuhan biaya perguruan tinggi negeri gratis dan menyesuaikan penyusunan APBN.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bagaimana pendidikan gratis sebaiknya diterapkan?

Vote Now

Rabu (23/9/2026)

Brian Yuliarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo membentuk tim khusus untuk menghitung anggaran perguruan tinggi negeri gratis. Tim akan menghitung UKT, IPI, dan komponen pendapatan kampus lainnya.

Kamis (24/9/2026)

Said Abdullah menyampaikan perhitungan sementara kebutuhan pendidikan gratis sekitar Rp302 triliun. Banggar juga menyiapkan pilot project sekitar Rp5 triliun untuk jenjang SD-SMP di wilayah 3T.

2028

Pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi disebut dapat terealisasi. Cakupan awal diusulkan sekitar 60 hingga 75 persen.

2029

Pendidikan gratis diusulkan mencapai 100 persen setelah penerapan bertahap.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bagaimana pendidikan gratis sebaiknya diterapkan?

Vote Now

What?
Banggar DPR RI menghitung kebutuhan anggaran pendidikan gratis dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, dengan perhitungan sementara sedikitnya Rp302 triliun.
Who?
Banggar DPR RI, Ketua Banggar Said Abdullah, Presiden Prabowo Subianto, serta tim khusus yang dibentuk untuk menghitung anggaran perguruan tinggi negeri gratis.
Where?
Pembahasan disampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta, dan Kompleks Istana, Jakarta.
When?
Perhitungan dan keterangan disampaikan pada 23 dan 24 September 2026. Implementasi penuh disebut dapat terealisasi pada 2028.
Why?
Perhitungan dilakukan untuk menyiapkan pendidikan gratis sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto dan menyesuaikan tata kelola anggaran serta pelaksanaannya.
How?
Program disiapkan bertahap melalui pilot project sekitar Rp5 triliun untuk jenjang SD-SMP di wilayah 3T, sementara tim khusus menghitung UKT, IPI, dan komponen lainnya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bagaimana pendidikan gratis sebaiknya diterapkan?

Vote Now

Banggar DPR sedang menghitung biaya sekolah gratis dari SD sampai kuliah. Said Abdullah bilang, semuanya butuh sekitar Rp302 triliun. Mereka mau mencoba dulu untuk sekolah di daerah 3T dengan dana Rp5 triliun. Program ini direncanakan berjalan bertahap. Presiden Prabowo juga membuat tim khusus untuk menghitung biaya kuliah negeri gratis.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bagaimana pendidikan gratis sebaiknya diterapkan?

Vote Now

Perhitungan awal dan pilot project menunjukkan adanya upaya menyusun pendidikan gratis secara bertahap. Pendekatan ini memberi ruang untuk menyiapkan tata kelola anggaran dan pelaksanaan sebelum cakupan diperluas. Pembentukan tim khusus juga membantu menghitung komponen biaya perguruan tinggi negeri secara lebih terperinci sesuai arahan Presiden.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bagaimana pendidikan gratis sebaiknya diterapkan?

Vote Now

Jakarta, IDN Times - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mulai menghitung kebutuhan pendidikan gratis untuk sekolah dasar hingga perguruan tinggi, seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan perhitungan sementara, dibutuhkan anggaran sedikitnya Rp302 triliun.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menjelaskan, secara keseluruhan total anggaran pendidikan gratis untuk jenjang SD-SMA butuh sekitar Rp210 triliun dan perguruan tinggi Rp92 triliun.

Menurut dia, pendidikan gratis untuk SD sampai perguruan tinggi dapat terealisasi penuh pada 2028. Namun, Banggar DPR telah menyusun pilot project dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pendidikan gratis pada jenjang SD-SMP di wilayah 3T.

"Hitungan sementara dibutuhkan sekitar hampir kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan itu sekitar 210 triliun kemudian perguruan tinggi 92 triliun. Itu artinya hampir 300, 302 triliun. Nah kita coba pilot project 5 triliun dulu sekarang ini kemampuannya. Tapi insya Allah di 2028 akan menjadi kenyataan," kata Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

1. Pendidikan gratis SD-kuliah harusnya bertahap

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan tidak ada istilah anggota nonaktif. (IDN Times/Amir Faisol)

Said bepandangan, sebaiknya program pendidikan gratis dari jenjang SD hingga perlu dilakukan secara bertahap. Sebab, penerapan pendidikan gratis secara penuh membutuhkan persiapan matang agar tidak menimbulkan persoalan dalam tata kelola anggaran maupun pelaksanaannya.

Politikus PDIP itu mengusulkan agar cakupan pendidikan gratis pada tahap awal belum langsung mencapai 100 persen. Pada 2028, pemerintah dapat menerapkan pembiayaan gratis sekitar 60 hingga 75 persen terlebih dahulu.
"2028, Insya Allah. Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap. Yang paling ideal. Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola. Katakanlah di 2028 60 persen, 75 persen dulu baru di tahun berikutnya 2029 bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis," kata dia.

2. Banggar sebut ada paradigma baru penyusunan APBN

Ketua DPP PDIP Said Abdullah. (IDN Times/Amir Faisol)

Di sisi lain, Said mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan perubahan dalam skema pembiayaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, pemerintah ingin guru PPPK diangkat menjadi pegawai pusat.

Artinya, menurut dia, ada paradigma baru dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang harus disesuaikan.

"Karena juga ada permintaan bapak Presiden selain PPPK, guru-guru juga kan akan ditarik ke pusat. Nah itu kan ada paradigma baru dalam penyusunan APBN kita," kata dia.

3. Prabowo bentuk timsus hitung kebutuhan anggaran

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengatakan, Presien Prabowo membentuk tim khusus untuk menghitung anggaran pendidikan di perguruan tinggi negeri gratis. Tim akan menghitung biaya uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI), dan komponen lainnya yang selama ini menjadi pendapatan kampus.

"Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk mem-breakdown lagi hitungan-hitungan," kata Brian di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Brian mengatakan, tim khusus itu nantinya akan berisi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dan kementerian/lembaga terkait lain. Nantinya, tim akan memberikan laporan kepada Presiden Prabowo.

"Nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan," kata dia.