Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kecewa lantaran masih ada insan perusahaan pelat merah yang tidak taat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Saya sangat sesali karena walaupun dari KPK sudah bicara 99,5 (persen) melapor, tapi ada beberapa BUMN, enam kalau gak salah (tidak patuh LHKPN)," kata Erick saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).
Erick segera menindaklanjuti laporan dari KPK tersebut, dan sudah menginstruksikan Sekretaris Kementerian BUMN dan deputinya untuk mengambil tindakan tegas. Sebab, menyampaikan LHKPN sudah menjadi kewajiban bagi pejabat publik, termasuk BUMN.
"Ya, kalau menterinya aja ngelapor masa anak buahnya gak mau ngelapor, emang ada yang diumpetin?" ujarnya.
Dia menjelaskan, Kementerian BUMN dan KPK sudah punya kesepakatan kerja sama. Kedua institusi pun saling berkoordinasi.
KPK mengungkapkan masih ada 155 petinggi BUMN yang belum melaporkan kekayaannya, walaupun secara keseluruhan tingkat kepatuhan BUMN melaporkan kekayaan sudah baik. Erick memastikan akan mengecek hal tersebut.
"Kita lagi cek, kan justru kalau kita ngecek diri sendiri kayaknya benar terus, cuma kalau KPK yang ngecek lebih mantap ya," tambah Erick.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya disentil KPK lantaran ada enam BUMN dengan tingkat kepatuhan LHKPN yang rendah. Sentilan tersebut disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
Pahala menyebut secara keseluruhan tingkat kepatuhan BUMN melaporkan kekayaan sudah baik. Namun, masih ada ratusan petinggi BUMN yang belum melaporkan kekayaannya.
"Memang masih ada 155 direktur dan komisaris di BUMN yang belum lapor," ujarnya Senin (24/7/2023).
Berikut daftar enam BUMN dengan tingkat kepatuhan LHKPN terendh per Juli 2023: