Kemenkeu Bakal Caplok Saham BUMN di Kereta Cepat, Ini Kata Istana

06 Agu 2026, 19:20 WIB

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

Kemenkeu Bakal Caplok Saham BUMN di Kereta Cepat, Ini Kata Istana

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya Sih

Kemenkeu akan mengambil alih saham KCIC dari konsorsium BUMN, sehingga kewenangan penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung beralih ke kementerian tersebut.
Mekanisme pengambilalihan dan penyelesaian utang belum dijelaskan; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menetapkan skema pembiayaannya.
Saham BUMN sebesar 60 persen di KCIC, yang sebelumnya dipegang konsorsium PSBI, akan dikelola lembaga Special Mission Vehicle Kemenkeu dalam restrukturisasi keuangan proyek Whoosh.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah memastikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengambil alih saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dari konsorsium BUMN. Dengan demikian, kewenangan penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung beralih ke Kemenkeu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, beban penanganan utang proyek kereta cepat atau Whoosh selanjutnya akan berada di bawah Kemenkeu.

"Yang akan menanggung adalah dari Kementerian Keuangan," ujar Prasetyo usai menghadiri pertemuan di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

1. Belum dijelaskan skema pengambilalihan

Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (WNA) pengguna Kereta Cepat Whoosh pada periode Januari hingga Oktober 2025. (Dok. PT KCIC)

Meski demikian, Prasetyo belum membeberkan lebih rinci mekanisme atau skema penyelesaian utang proyek tersebut. Menurut dia, skema pembiayaannya akan ditetapkan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Skemanya nanti Pak Purbaya yang atur," katanya.

2. Percepat restrukturisasi keuangan kereta cepat

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. (dok. KCIC)

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah tengah mempercepat penyelesaian restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat.

"Kita ingin menyelesaikan urusan kereta cepat, restrukturisasi keuangan, dan sudah dijelaskan tadi oleh CEO maupun COO Danantara. Sudah duduk bareng kita semua," ujar AHY.

3. Koordinasi lintas K/L untuk memastikan proses restrukturisasi sesuai rencana

KA Cepat (Dok. KCIC)

AHY mengungkapkan, dirinya berperan mengoordinasikan pembahasan antara Danantara, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan hingga tercapai kesepakatan tersebut.

"Waktu itu saya yang mengoordinasikan antara pihak Danantara, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan. Sudah disepakati nanti pada saatnya akan seperti yang kemarin juga teman-teman sudah mendengarkan dari Menteri Keuangan terkait restrukturisasi keuangan KCIC," ujar AHY.

Menurut AHY, koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) dilakukan untuk memastikan proses restrukturisasi berjalan sesuai rencana. Ia berharap langkah tersebut dapat memberikan kepastian terhadap pengelolaan keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

3. Menkeu pastikan caplok seluruh saham BUMN di Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kereta Api Cepat/ dok Humas KCIC

Menkeu Purbaya sebelumnya mengatakan akan mengambil alih seluruh saham BUMN di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Adapun kepemilikan saham BUMN di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengelola Whoosh tercatat di bawah payung PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PSBI adalah konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII. PSBI mengantongi 60 persen saham di KCIC.

"(Kepemilikan KCIC) di saya. Bukan (di bawah KAI lagi),” tutur Purbaya.

Purbaya mengatakan, saham BUMN di KCIC akan diambil oleh lembaga Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu. Pengelolaan KCIC juga akan dilakukan oleh SMV Kemenkeu.

"Ada dua, pokoknya cukup, uangnya cukup,” ujar Purbaya.