Jakarta, IDN Times - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan tumbuh di bawah 5 persen pada kuartal IV-2022.
"Kita lagi estimasi (pertumbuhan ekonomi kuartal IV) tapi kurang lebih mungkin di sekitar 5 persen atau sedikit di bawah 5 persen," kata Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (8/12/2022).
Febrio menjelaskan bahwa kuartal IV-2022 situasinya menantang dibandingkan kuartal III. Febrio menjelaskan bahwa ada high base-effect di kuartal IV-2021, di mana pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu sudah relatif tinggi.
"Lalu memang di sisi lain kita mulai melihat tanda-tanda bahwa kita harus antisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Nah, ini yang harus kita antisipasi dan juga lakukan langkah-langkah supaya kita bisa meminimalisir dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi kita," tuturnya.
Pihaknya memproyeksikan bahwa secara keseluruhan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi masih bisa mencapai 5,2 persen atau sedikit di atas angka tersebut.
"Jadi, kita relatif untuk 2022 memang cukup solid, tantangan kita sekarang yang sedang kita siapkan justru adalah 2023. Kita berharap kita bisa terus mengantisipasi dan melakukan kebijakan-kebijakan yang kondusif untuk perekonomian kita," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pertumbuhan ekonomi di kuartal IV diperkirakan akan sedikit mengalami moderasi, terutama mempertimbangkan siklus perekonomian yang biasanya melambat di akhir tahun serta high base-effect di kuartal akhir.
Meskipun demikian, secara keseluruhan tahun 2022, Kementerian Keuangan memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5 persen sampai 5,3 persen.
“Jadi kalau pemerintah optimis, itu karena memang ada landasan objektifnya, yakni berbagai indikator ekonomi makro yang terus menguat, implementasi berbagai kebijakan yang cukup efektif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, pengelolaan APBN yang pruden, responsif dan efektif sebagai instrumen countercyclical sekaligus sebagai peredam gejolak sehingga keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional dapat terus dijaga," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis.
"Intervensi kebijakan pemerintah dilakukan baik dari sisi supply melalui berbagai insentif fiskal dan dukungan pembiayaan, bersinergi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan, maupun dari sisi demand untuk mendukung daya beli masyarakat baik dalam bentuk berbagai program bansos, subsidi maupun pengendalian inflasi,“ tambahnya.