Kementerian ESDM: 185.662 Rumah di RI Belum Dapat Pasokan Listrik

15 Jan 2024, 17:43 WIB

Pemasangan listrik di desa-desa. (dok. PLN)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 100 persen elektrifikasi pada 2024. Upaya tersebut mencakup peningkatan akses listrik di seluruh wilayah, termasuk daerah yang sebelumnya belum terjangkau.

Dengan mencapai target tersebut, diharapkan semua penduduk dapat memiliki akses listrik pada tahun ini alias tidak ada lagi rumah yang gelap gulita pada malam hari.

“Kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan listrik. Jadi target elektrifikasi yang kita 100 persen itu diharapkan tahun 2024 bisa diselesaikan,” kata Arifin dalam konferensi pers capaian 2023 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024).

1. Rasio elektrifikasi capai 99,78 persen di 2023

Pemasangan listrik di desa-desa. (dok. PLN)

Dalam rangka menyediakan akses listrik menyeluruh, termasuk di daerah terpencil, pemerintah akan melakukan identifikasi terhadap daerah-daerah yang masih tidak terjangkau, terutama yang berada di daerah remote dan belum mendapatkan pasokan listrik.

Meskipun realisasi rasio elektrifikasi sudah mencapai 99,78 persen di 2023, masih ada 0,22 persen daerah yang perlu diselesaikan pada tahun ini agar target 100 persen elektrifikasi dapat tercapai.

“Jadi itu yang akan kita lakukan berkait dengan target elektrifikasi,” tutur Arifin.

2. Sebaran desa yang belum dapat pasokan listrik

Pemasangan listrik di desa-desa. (dok. PLN)

Kementerian ESDM memperkirakan ada 185.662 rumah tangga yang masih belum mendapatkan pasokan listrik. Selain itu, diperkirakan bahwa jumlah desa yang belum teraliri listrik mencapai 140 desa.

Secara spesifik, jumlah desa belum berlistrik adalah sebagai berikut:

Papua Barat Daya: 12 Desa
Papua: 9 Desa
Papua Pegunungan: 56 Desa
Papua Tengah: 47 Desa
Papua Selatan: 16 Desa

3. Pemerintah genjot konsumsi listrik per kapita

Ilustrasi meteran listrik (Dok. PLN)

Pada 2023, konsumsi listrik per kapita mencapai 1.285 kWh, dan pemerintah menetapkan target menjadi 1.408 kWh per kapita pada 2024.

Target tersebut didasarkan pada proyeksi permintaan yang berkembang, dan untuk mencapainya, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan listrik yang memadai.

Selain itu, pemerintah sedang berupaya mengoptimalkan transmisi listrik dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional pembangkit. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan biaya pokok produksi (BPP) yang lebih rendah, yang pada gilirannya dapat mengurangi kebutuhan subsidi listrik.

“Nah tentu saja ini akan bisa memberikan dampak pengurangan terhadap subsidi listrik,” ucap Arifin.