Komisi IV DPR Bantah Dukung Kebijakan Impor Beras

27 Nov 2025, 16:56 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Anggota Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan (dok. Istimewa)

Intinya sih...

Ahmad Yohan memastikan PAN konsisten mendukung kemandirian pangan nasional dan menolak kebijakan impor beras.
Pemerintah seharusnya fokus pada optimalisasi produksi nasional dan perbaikan tata niaga serta distribusi pangan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times — Anggota Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menegaskan, isu yang menyebut Komisi IV mendukung kebijakan impor beras tidak benar dan perlu diluruskan.

Dia mengatakan, Komisi IV tidak pernah mengusulkan atau mendorong kebijakan impor, apalagi jika hal tersebut berpotensi melemahkan petani lokal dan mengganggu produktivitas pangan nasional.

“Komisi IV tidak pernah meminta pemerintah melakukan impor beras. Itu tidak sesuai dengan fakta persidangan maupun kesepakatan dalam rapat-rapat resmi. Jika ada informasi sebaliknya, itu perlu diklarifikasi agar publik tidak salah menerima,” kata Ahmad Yohan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/11/2025).

1. Dukung arahan Zulhas tolak kebijakan impor beras

Impor beras yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. (dok. Bulog)

Ahmad Yohan memastikan, Partai Amanat Nasional (PAN) adalah fraksi di DPR yang konsisten mendorong kemandirian dan ketahanan pangan nasional sebagai prioritas utama. Dia menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan yang tegas menolak kebijakan impor beras dalam kondisi produksi dalam negeri masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

“Menko Pangan sudah sangat jelas menyampaikan bahwa impor bukan solusi pertama. Selama petani Indonesia masih bisa memasok kebutuhan beras, maka yang harus kita lakukan adalah memperkuat produksi dalam negeri, bukan membuka kran impor,” kata dia.

2. Perlu perbaikan tata niaga dan distribusi pangan

Impor beras yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. (dok. Bulog)

Menurut Ahmad Yohan, pemerintah seharusnya fokus pada optimalisasi produksi nasional melalui peningkatan sarana irigasi, distribusi pupuk, tata kelola stok cadangan beras pemerintah (CBP), serta ekosistem pasar yang berpihak pada petani.

“Solusi utamanya adalah perbaikan tata niaga dan distribusi pangan. Jangan sampai petani dirugikan hanya karena kebijakan instan yang tidak berpihak pada sektor domestik,” ujar dia

3. Diharapkan publik tidak percaya berita tak benar

Impor beras yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. (dok. Bulog)

Ahmad Yohan berharap ini dapat menjadi informasi resmi bagi publik agar tidak terjadi distorsi persepsi terkait posisi Komisi IV DPR RI dalam isu ketahanan pangan maupun impor beras.

“Intinya, kami tidak mendukung impor. Kami berpihak pada petani, pada ketahanan pangan nasional, dan pada kemandirian bangsa,” ucap dia.