KSP Minta Realisasi Anggaran Produk Dalam Negeri Dipercepat
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar semua instansi pemerintah mengalokasikan dan segera merealisasikan minimal 40 persen anggaran pengadaan di 2022 untuk produk dalam negeri (PDN).
Dia mengatakan pemerintah mengejar target PDN karena konsumsi dalam negeri mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
"Kalau anggaran berputar dalam negeri, maka industri dalam negeri akan bergerak, pendapatan masyarakat terjaga, dan pada gilirannya akan mempertahankan konsumsi domestik,” kata Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Percepatan Belanja PDN dengan 10 Kementerian/Lembaga (K/L), secara daring di Jakarta, Senin (31/10/2022).
1. Alokasi belanja PDN baru terealisasi 41 persen
Di tahun anggaran 2022, alokasi belanja semua K/L untuk PDN mencapai Rp364 triliun. Namun per 10 Oktober, realisasinya baru mencapai 41 persen. Oleh karena itu, KSP minta K/L untuk melakukan percepatan.
Percepatan itu khususnya di 10 kementerian/lembaga dengan anggaran pengadaan terbesar yakni Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kominfo, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan.
“Selain itu, ada masalah ketidaksinkronan data antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kadang lebih tinggi di data BPKP, kadang lebih tinggi di data LKPP. Jika tidak segera diatasi, hal itu bisa menimbulkan masalah,” kata Moeldoko.
2. Anggaran PDN 2021 terealisasi kurang dari 25 persen
Tak hanya itu, ia juga menekankan agar realisasi pengadaan PDN yang tidak lebih dari 25 persen anggaran tahun 2021 tidak terulang. Oleh karenanya, Kantor Staf Presiden (KSP) akan memastikan semua instansi tidak hanya mengalokasikan anggaran di 2022, tetapi juga merealisasikan target pengadaaan PDN.
Moeldoko juga mengatakan bahwa secara global, ekonomi saat ini sedang terganggu. Untuk itu, "Kita harus menjaga agar UMKM bergerak, korporasi bergerak, dan pengangguran tidak bertambah."
3. KSP telah membentuk tim khusus yang memonitor realisasi belanja PDN
Menanggapi hal ini, pihak LKPP mengatakan bahwa pihaknya sedang mengembangkan arsitektur integrasi data pengadaan nasional. Pihak BPKP pun akan terus berupaya melakukan sinkronisasi data dengan LKPP dan kementerian/lembaga terkait. Data yang dihimpun juga akan selalu diperbarui secara periodik untuk dilaporkan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Inpres No 2 Tahun 2022 yang mengarahkan agar semua instansi pemerintah mengalokasikan dan merealisasikan minimal 40 persen anggaran pengadaannya untuk PDN.
Untuk mengawal arahan Presiden ini, KSP telah membentuk Tim khusus yang bertugas memonitor realisasi belanja untuk PDN tersebut. Hasil monitoring ini nantinya akan dilaporkan kepada Presiden.
