Ekonom Soroti Program Strategis Prabowo Belum Tentu Capai Target
- Ekonom CELIOS Nailul Huda menilai capaian program strategis Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, harus diuji lewat kondisi lapangan, bukan sekadar klaim pemerintah.
- Target defisit APBN 2027 sebesar 1,8–2,4 persen dinilai bergantung pada pengendalian belanja negara, karena tax ratio masih sekitar 9,8–10 persen dan penerimaan belum optimal.
- Klaim penyerapan 2,7 juta tenaga kerja perlu ditelaah lebih lanjut karena kenaikan jumlah pekerja disebut banyak berasal dari sektor informal, seperti pengemudi ojek online dan pedagang keliling.
Jakarta, IDN Times - Sejumlah program strategis yang diusung pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum tentu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Direktur Ekonomi Digital lembaga kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai pencapaian program tidak dapat dilihat hanya dari klaim pemerintah, akan tetapi perlunya ada perbandingan dengan kondisi nyata di lapangan.
Nailul Huda menyoroti program yang mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pertumbuhan ekonomi, hingga target defisit APBN 2027. Hal itu ia sampaikan dalam acara Ngobrol Seru IDN Times dengan topik "Pidato Tahunan Presiden Prabowo, RUU APBN dan Nota Keuangan" pada Jumat (14/8/26).
1. Klaim keberhasilan program dinilai belum optimal
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Nailul Huda menilai bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam mengklaim keberhasilah suatu program. Ia menyoroti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya masih memiliki sejumlah persoalan dalam pelaksanaan.
Ia bahkan menilai persoalan korupsi tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga berpotensi muncul dalam program pemerintah pusat.
"Nah inilah yang memang kita sesalkan ketika pemerintah itu klaim berhasil terkait dengan MBG, terkait dengan KDKMP, tapi pada kenyataannya itu tidak bisa kita bilang ya, tidak optimal juga gitu," ujarnya.
2. Target defisit APBN 2027 tergantung pada pengendalian belanja
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga) Target defisit APBN 2027 sebesar 1,8 hingga 2,4 persen turut menjadi perhatian. Nailul menilai target tersebut membutuhkan kebijakan yang lebih ketat. Ia menyebut tax ratio masih berkutat di kisaran 9,8 hingga 10 persen. Dengan kondisi penerimaan yang belum optimal, pemerintah dinilai sangat perlu mengendalikan belanja negara.
"Nah kemudian kalau kita lihat dengan kinerja penerimaan yang belum optimal, tentu seharusnya pemerintah harus mengerem dari sisi belajaran negara yang tidak semestinya dilakukan dengan secara masif.," katanya.
Dengan berbagai catatan tersebut, ekonom menilai pencapaian target program strategis Prabowo masih sangat bergantung pada bagaimana program tersebut dieksekusi dan apakah pemerintah mampu mempertahankan sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya.
3. Penyerapan tenaga kerja 2,7 juta masih banyak dari sektor informal
Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (IDN Times/Galih Persiana) Nailul menjelaskan bahwa pidato Prabowo mengenai penyerapan tenaga kerja perlu dilihat lebih jauh. Ia mengakui jumlah orang yang bekerja saat ini meningkat, akan tetapi ia melihat kenaikan tersebut berasal dari pekerja informal.
"Kemarin saya diwawancara juga terkait dengan ojek online, terkait dengan orang yang menggayuh jualan kopi keliling. Itu disebut sebagai pekerja mandiri dan itu disebut sebagai pekerja juga. Makanya inilah yang kita sebutkan klaim-klaim Pak Prabowo yang dia 2,7 juta. Ternyata itu diserapnya adalah sektor-sektor yang informal," ungkapnya.
