Asumsi Makro RAPBN 2027: Bos Apindo Soroti Belanja Produktif-Investasi
- Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai target pertumbuhan ekonomi RAPBN 2027 harus dibaca dari kondisi sektoral dan penggeraknya, bukan sekadar angka.
- Shinta mencontohkan kuartal II-2026: investasi meningkat saat konsumsi rumah tangga menurun, meski pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya.
- Apindo mendorong belanja pemerintah produktif dan investasi berkualitas pencipta kerja, sekaligus penyelesaian hambatan regulasi agar perusahaan baru maupun eksisting dapat berkembang.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, tidak hanya berfokus pada angka dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, dunia usaha lebih melihat kondisi sektoral dan faktor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Shinta saat menanggapi asumsi makro RAPBN 2027 dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR serta penyampaian Rancangan APBN 2027 di acara Ngobrol Seru by IDN Times. Ia menilai target pertumbuhan ekonomi, perlu dilihat berdasarkan kondisi aktual dan komponen yang menopangnya.
“Sebenarnya sejujurnya saya tuh udah males mengomentari soal angka ya karena bisa aja angka 5, 6, 7, whatever. Cuma karena kita selalu melihatnya apa yang terjadi sektor riil di lapangan, selalu kan ke situ,” ujar Shinta, Jumat (14/8/2026).
Ia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026 yang mengalami penurunan dibanding kuartal sebelumnya, tetapi investasi justru mengalami kenaikan, sementara konsumsi rumah tangga menurun.
Shinta juga menekankan pentingnya belanja pemerintah yang memberikan efek berganda terhadap perekonomian. Menurutnya, bantuan sosial memang dapat membantu daya beli, tetapi pemerintah juga perlu memperbesar belanja produktif yang mampu mendorong aktivitas ekonomi dan produksi.
“Nah, tadi saya mau mengomentari sedikit. Kalau kita melihat dari sisi apa namanya APBN, yang paling penting sebenarnya kan bagaimana kalau kita lihat belanja pemerintah, contohnya. Belanja pemerintah itu mesti ada multiplier effect, jadi mesti produktif. Kita jangan lihat konsumtif aja. Misalnya ngasih bansos, ngasih apa,” tutur dia.
Di sisi investasi, Shinta meminta pemerintah tidak hanya mengejar jumlah investasi yang masuk, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk kemampuan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah dinilai perlu mengatasi hambatan regulasi dan birokrasi agar investasi baru maupun perusahaan yang sudah beroperasi dapat terus berkembang.
“Jadi, kita tidak bisa lihat cuma investasi baru, tapi yang existing ini mesti tumbuh. Jangan dia keluar, kemudian dia mengecil. Itu juga banyak loh. Kita perhatikan cuma promosi yang baru masuk. Yang mengecil gimana? Yang keluar gimana? Nah, ini yang mungkin menjadi satu faktor juga,” ucap dia.
Menurut Shinta, penyelesaian hambatan investasi atau bottlenecking menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
