Resmi! Aturan Larangan Transportasi untuk Mudik Berlaku Hari Ini

24 Apr 2020, 09:25 WIB

IDN Times/Galih Persiana

Jakarta, IDN Times – Kementerian Perhubungan resmi mengeluarkan aturan larangan mudik bagi ragam jenis transportasi. Aturan ini sebagai tindak lanjut larangan mudik yang disampaikan Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada (21/4) lalu. Jokowi berharap dengan aktivitas mudik dilarang, maka penyebaran COVID-19 bisa dicegah dan tidak semakin meluas.

Aturan ini tertera dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Aturan tersebut diteken oleh Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Pandjaitan pada (23/4).

“Permenhub tersebut telah ditetapkan pada tanggal 23 April 2020 sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah untuk melarang mudik pada tahun ini dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Kamis (23/4).

Lalu, apa saja poin-poin yang perlu kamu tahu mengenai aturan larangan mudik ini?

1. Transportasi jalur udara, laut dan darat dilarang melakukan aktivitas mudik

Penumpang kapal Pelni di Pelabuhan Makassar pada masa mudik lebaran tahun 2019. IDN Times/Aan Pranata

Adita mengatakan, pengaturan transportasi ini, berlaku untuk transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Aturan serupa juga berlaku untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawa penumpang.

Angkutan umum yang dimaksud di dalam aturan itu seperti bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan kapal laut. Kendaraan pribadi baik mobil dan sepeda motor juga masuk ke dalam angkutan yang dilarang digunakan untuk mudik.

2. Larangan mudik berlaku untuk beberapa daerah yang terinfeksi COVID-19

Stafsus Menteri Perhubungan, Adita Irawati. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Lebih lanjut Adita mengatakan, larangan penggunaan transportasi berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk di wilayah-wilayah seperti: wilayah PSBB, Zona Merah Penyebaran COVID-19, dan di wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB, seperti misalnya, Jabodetabek.

“Untuk pengawasannya, di sektor transportasi darat akan dibangun pos-pos koordinasi atau kita sebut dengan check point yang lokasinya tersebar di sejumlah titik. Pos-pos ini akan dikoordinasikan oleh Korlantas Pori,” tutur Adita.

3. Awas ada sanksi menanti bila ada yang melanggar

Ilustrasi mudik (IDN Times/Wildan Ibnu)

Dalam Permenhub tersebut diatur pula pemberian sanksi secara bertahap mulai dari pemberian peringatan dan teguran secara persuasif hingga pemberian sanksi denda untuk para pengguna kendaraan pribadi yang membawa penumpang dengan tujuan untuk mudik. Tahapannya adalah sebagai berikut:

24 April sampai 7 Mei 2020 akan diberi peringatan dan diarahkan untuk kembali atau putar balik ke asal perjalanan.
7 Mei sampai 31 Mei 2020 diarahkan untuk putar balik dan dapat dikenakan sanksi denda maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Larangan mulai berlaku pada 24 April sampai 31 Mei 2020 untuk sektor darat dan penyeberangan.
24 April sampai 15 Juni 2020 merupakan periode larangan untuk kereta api.
24 April sampai 8 Juni merupakan periode larangan untuk kapal laut.
24 April sampai 1 Juni 2020 merupakan periode larangan untuk angkutan udara.

Di dalam aturan itu sanksi tegas sudah tertulis. Bila yang melanggar adalah pelaku transportasi udara, maka sanksi bisa berupa administratif hingga pencabutan rute. Bagi transportasi laut, sanksi dapat berupa tidak diberikan pelayanan di pelabuhan hingga pencabutan izin SIUPAL sesuai tahapan yang diatur di dalam undang-undang.

Sementara, bagi transportasi jalur darat, maka bisa dikenakan sanksi sesuai Perundang-Undangan yang berlaku. Staf ahli bidang hukum Kemenhub, Umar Aris mengatakan sanksi yang termaktub di dalam UU itu yakni ancaman pidana hingga 1 tahun dan denda Rp100 juta.

"Bagaimana perwujudan sanksinya nanti akan diserahkan kepada Korlantas," ungkap Umar ketika memberikan keterangan pers virtual pada Kamis (23/4) lalu.

Sementara, terkait pengembalian tiket (refund), menurut Adita sudah diatur dengan jelas di dalam Permenhub itu.

"Penumpang bisa mengembalikan tiket dan operator transportasi wajib mengembalikan biaya refund tiket secara utuh. Selain refund tiket, juga diberikan pilihan untuk melakukan re-schedule, dan re-route,” kata Adita.

4. Kemenhub juga mengatur kendaraan yang dikecualikan

Mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu proses penyemprotan cairan disinfektan. (IDN Times/Wildan Ibnu)

Namun demikian, ada beberapa angkutan yang dikecualikan dari pelarangan ini seperti Kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia; kendaraan dinas operasional berplat dinas, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; kendaraan dinas operasional petugas jalan tol; kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah; dan mobil barang/logistik dengan tidak membawa penumpang.

“Untuk sektor transportasi lainnya seperti di udara, laut, penyeberangan dan perkeretaapian juga diatur di dalam Permenhub terkait jenis angkutan yang dikecualikan dilakukan pelarangan,” kata Adita.