Libya Buka Eksplorasi Migas Asing Setelah Vakum Selama 2 Dekade

Proses lelang eksplorasi migas Libya ini yang pertama kali dilakukan sejak berakhirnya era mantan Presiden Libya Muammar Gaddafi. Terakhir kali proses lelang migas di Libya dilakukan pada 2007. 

Melansir Business Insider Africa, vakumnya eksplorasi migas di Libya disebabkan oleh instabilitas politik di negara Afrika Utara itu selama lebih dari 1 dekade terakhir usai berakhirnya rezim Gaddafi pada 2011. 

NOC menyebut, beberapa perusahaan minyak besar, seperti British Petroleum (BP) dan Eni asal Italia sudah menunjukkan keinginannya ikut dalam eksplorasi migas di Ghadames Basin. Selain itu, Weatherford asal Amerika Serikat (AS) juga berniat kembali ke Libya pada 2025. 

Sementara itu, Libya disebut menyimpan cadangan migas sebesar 91 miliar barel dan termasuk salah satu negara penting di bidang energi di Afrika Utara. 

Gubernur Bank Sentral Libya, Naji Issa mengharapkan peningkatan produksi migas di negaranya untuk memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan mata uang dinar Libya serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi. 

“Kami mengharapkan peningkatan produksi migas 247 ribu barel minyak per hari yang akan meningkatkan pendapatan tahunan menjadi 6 miliar dolar AS (Rp97,15 miliar),” terangnya pada Sabtu (5/7/2025), dikutip APA News. 

Saat ini, Libya memproduksi sekitar 1,4 juta barel minyak per hari dan mencapai puncaknya pada Mei 2025 dengan produksi sebesar 1,23 juta barel per harinya. Pemerintah setempat berniat mendongkrak produksi hingga 1,6 juta barel per hari pada 2027. 

Selama ini, Libya terdampak instabilitas politik yang membuat lemahnya dinar Libya dan mengurangi cadangan devisa hingga melemahkan kemampuan negara untuk impor barang. 

Kementerian Pertahanan Turki mengungkapkan komitmennya untuk bekerja sama dengan Libya dalam bidang maritim lewat memorandum yuridiksi maritim antara kedua negara pada 2019. 

Dalam memorandum tersebut, keduanya akan menegakkan prinsip kesetaraan dan mengikuti hukum maritim internasional. Selain itu, keduanya mendorong maritim lewat prinsip garis median daratan dan menolak pengepungan teritorial maritim.

Melansir The Libya Observer, Turki dan Libya menolak tuduhan bahwa memorandum keduanya ilegal seperti yang disuarakan oleh Yunani dan Siprus.

Tak hanya Yunani, Mesir juga menolak perjanjian maritim antara Turki-Libya. Kairo bahkan meminta AS untuk mencegah Libya menyetujui perjanjian maritim dengan Turki.