Menaker Ungkap 2 Penyebab Rilis UMP 2026 Molor

Pasar tradisional di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Dalam menentukan KHL, pemerintah menghitung konsumsi rumah tangga, mulai dari konsumsi makanan, transportasi, pendidikan, perumahan, dan lain lain.

“Dan kebutuhan lainnya. Metodenya dari ILO kita ambil, tinggal penyesuaian seperti apa yang kita perlukan untuk di Indonesia,” tutur Yassierli.

ilustrasi rupiah (unsplash.com/Mufid Majnun)

Penyebab kedua UMP 2026 belum rilis adalah penyusunan Peraturan Pemerinath (PP) yang belum usai. Adapun regulasi soal UMP yang ada saat ini ialah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Kalau PP berarti kan itu adalah Pak Presiden yang tanda tangan. Itu kan juga butuh proses, sabar saja,” ucap Yassierli.

ilustrasi rupiah (pixabay.com/IqbalStock)

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai rilis UMP tahun ini sangatlah molor. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam meminta agar nantinya tak ada perbedaan jauh pada formula penetapan UMP 2026 dengan formula yang ada di PP 51/2023.

“Sekarang sudah mendekati Desember sebenarnya sudah sangat telat. Jadi Ke depan kita berharap tidak ada lagi perubahan-perubahan rumus di akhir-akhir tahun, sebab itu mengacaukan rencana kerja perusahaan. Kita berharap lebih sustain lagi,” ujar Bob di Jakarta, Selasa (25/11).

Yassierli mengatakan dirinya sudah mengetahui keluhan pengusaha. Namun, menurutnya masih ada waktu untuk penetapan UMP 2026.

“Nanti jadwalnya kita tunggu saja. Iya, tahu (keluhan pengusaha)., Kita berusaha se-ini mungkin, masih ada waktu kok,” tutur Yassierli