Apindo Ingatkan Kenaikan UMP Jangan Sampai Mengusir Investasi
- Bisa usir investasi masuk RI: Apindo berharap UMP tidak boleh terlalu tinggi agar tidak mengusir investasi masuk Indonesia. Investasi penting untuk menciptakan lapangan kerja di Indonesia.
- Apindo sebut kenaikan produktivitas jauh lebih kecil dibandingkan upah: Kenaikan produktivitas nasional lebih rendah dibandingkan kenaikan UMP. Ketegangan struktural terjadi akibat ketidaksinkronan ini, terutama pada sektor padat karya.
Jakarta, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan agar upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia bisa tetap kompetitif untuk menggaet investasi.
Menurut Wakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar, pengusaha tidak takut membayar upah yang tinggi, asal tidak kemahalan. Maksudnya, upah yang tinggi harus diiringi dengan produktivitas tenaga kerja agar tidak kemahalan.
“Ya kemahalan ini artinya di sini adalah unsur daya saing, ada unsur daripada produktivitas itu sendiri. Jadi sebetulnya yang fair, yang diukur itu yang dibandingkan dengan negara lain, itu bukan tinggi-rendahnya daripada upahnya, namun produktivitasnya,” kata Sanny dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
1. Bisa usir investasi masuk RI
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengingatkan agar UMP tidak menjadi faktor pengusir masuknya investasi ke Indonesia. Sebab, investasi merupakan solusi untuk meningkatkan lapangan kerja.
“Jadi upah minimum itu jangan sampai mengusir investasi, (dan) yang ingin masuk karena banyak pencari kerja di Indonesia," ujar Bob.
Menurutnya, UMP yang terlalu tinggi akan menyebabkan minat investor menurun.
"Jadi artinya kalau upahnya tinggi, ya dia enggak datang, artinya dia enggak investasi di Indonesia. Karena pasti nanti nggak mampu bayar, akibatnya tidak comply. Nah akhirnya mereka pindah," tutur Bob.
2. Apindo sebut kenaikan produktivitas jauh lebih kecil dibandingkan upah
Apindo juga menyoroti adanya jarak atau gap yang besar antara kenaikan produktivitas dan upah minimum.
“Produktivitas nasional yang kita catat 5 tahun terakhir itu tumbuh antara 1,5 sampai 2 persen. Sementara, kenaikan upah minimum itu berkisar antara 6,5-10 persen untuk tenaga kerja, kenaikan itu rata 7 persen,” ujar Bob.
Kondisi itu, menurutnya, menyebabkan ketegangan struktural bagi dunia usaha.
“Sehingga terjadi gap antara kenaikan produktivitas dan kenaikan upah. Nah ini menyebabkan, ketidaksinkronan ini menyebabkan adanya ketegangan struktural bagi dunia usaha, terutama sektor padat karya,” ucap Bob.
3. Biaya berinvestasi di Indonesia tinggi
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengatakan, penetapan UMP berdampak besar pada investasi di Indonesia. Sebab, UMP menjadi bagian dari biaya investasi itu sendiri.
“Tentu saja biaya tenaga kerja atau labor cost itu juga sangat penting. Kepastian itu yang paling penting,” ucap Shinta.
Selain upah, Apindo juga menyoroti komponen lainnya yang menyebabkan biaya berinvestasi di Indonesia tinggi, yakni tarif gas industri, biaya logistik, dan lain-lain.
“Biaya itu dari mana saja tadi, biaya logistik, biaya kerja, biaya gas industri, itu membebani dari segi industri padat karya,” ujar Shinta.
.jpg)
