Menaker Ungkap Angka PHK Tembus 59.796 Orang di Oktober 2024

31 Okt 2024, 20:46 WIB

Trio Hamdani

ilustrasi pemecatan (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menggelar rapat koordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian terkait lonjakan PHK.
Pemerintah mendorong pemda untuk membangun sistem peringatan dini guna mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat PHK.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengungkapkan lonjakan jumlah angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, dia menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Rakor tersebut diikuti oleh kepala daerah di seluruh Indonesia, yang membahas PHK sekaligus penetapan upah minimum 2025.

Yassierli menjelaskan, rakor tersebut bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi peningkatan kasus PHK.

“Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25 ribu orang pekerja dalam tiga bulan terakhir,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

1. Setiap daerah diminta bangun sistem peringatan dini

Ilustrasi PHK. (IDN Times/Aditya Pratama)

Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini guna mengantisipasi potensi PHK di perusahaan-perusahaan. Dia menekankan keberadaan sistem tersebut diharapkan dapat membantu memitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat tingginya angka PHK.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," ujar Yassierli.

2. Pemerintah godok lapangan kerja di 100 hari pertama

ilustrasi pencari kerja (jobseeker) (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya, Yassierli mengungkapkan, dalam 100 hari pertama masa jabatannya, pihaknya berupaya menciptakan solusi signifikan untuk membuka lapangan kerja baru. Sesuai arahan Prabowo, fokus mereka adalah memanfaatkan digitalisasi dan hilirisasi sebagai bagian dari solusi tersebut.

Dia menyampaikan, kebijakan terkait sedang dirumuskan. Pihaknya baru saja berdiskusi dengan pejabat tinggi kementerian untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada guna merumuskan langkah konkret ke depannya.

"Tapi kami yakin di lain sisi mungkin ada pengangguran atau ada PHK, ada peluang untuk kita me-create job baru. Dan disinilah nanti kita akan coba petakan itu, apa kebutuhan kompetensinya, dan bagaimana kita memenuhi kompetensi tersebut," tutur Yassierli usai serah terima tugas (sertigas) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

3. Prabowo minta Kemnaker tuntaskan masalah pengangguran

ilustrasi melamar pekerjaan. (IDN Times/Aditya Pratama)

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengatakan. Presiden Prabowo meminta Kemnaker menuntaskan masalah pengangguran. Untuk itu, Kemenaker akan fokus melaksanakan program kerakyatan yang ditugaskan Prabowo.

"Fokus kami ke depan nanti adalah persoalan pengangguran, karena ini menjadi narasi besar kita ke depan untuk mengawal kesejahteraan, apalagi di 2045 kita bisa tentang Indonesia unggul, generasi unggul," kata Immanuel.