Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan menerapkan sejumlah strategi untuk mengejar penerimaan negara pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"APBN harus terus dijaga terus kesehatannya. Tiga area yang harus dilakukan, yakni collecting more pendapatan negara, perbaikan belanja atau spending better dan prudent dan inovative financing," ucap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan bersama Badan Anggaran Selasa (4/6/2024).
Untuk meningkatkan penerimaan negara (collecting more) pertama, tetap menjaga iklim investasi dan bisnis seraya meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
"Langkah-langkah yang sudah akan terus dilakukan reform perpajakan melaksanakan Undang-Undang HPP, penguatan core tax, perbaikan CEISA, sinergi dengan PNBP termasuk dengan pelaksanaan aplikasi simbara," tuturnya.
Tahun depan, pemerintah menargetkan tax rasio berada di kisaran 11,2 persen hingga 12 persen terhadap PDB. Target tersebut lebih tinggi dari realisasi 2023 sebesar 10,32 persen dan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 10,12 persen.
Selain itu, pemerintah pun akan memperluas basis pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, penerapan perjanjian pajak global atau global taxation agreement akan terus diperkuat untuk mencegah bocornya potensi pajak lewat praktik penghindaran pajak.
"Dengan tren digital dan perpajakan global serta pengelolaan sumber daya alam serta barang milik negara yang harus menjadi fokus perhatian menjaga tax base kita," ucapnya.
Sementara itu, realisasi pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp924,9 triliun per April 2024.
Angka tersebut turun 7,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) sebesar Rp1.000,6 triliun pada April 202