Menkeu: Demonstrasi Dipicu Kesalahan Kebijakan Fiskal-Moneter

Ia menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir kebijakan fiskal dan moneter justru berjalan tidak selaras dan sama-sama mengetatkan likuiditas. Hal ini menyebabkan sistem keuangan nasional menjadi kering dan memperlambat perputaran uang di masyarakat.

“Jadi, dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank menaruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. Bank Indonesia menyerap hampir Rp800 triliun, sementara pemerintah pada saat itu juga menaruh di Bank Sentral. Akibatnya, sistem jadi kekeringan,” jelasnya.

Kondisi tersebut membuat perekonomian melambat signifikan. Masyarakat pun kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dan lapangan kerja, yang kemudian menimbulkan keresahan sosial hingga memicu aksi demonstrasi.

“Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Kebijakan fiskal dan moneter jangan sampai saling mengerem. Kalau itu terjadi lagi, tekanan ekonomi bisa semakin berat,” tegasnya.

Untuk membanjiri sistem keuangan dan perputaran uang, Menkeu berencana menempatkan dana segar hingga Rp200 triliun di perbankan, guna menggerakkan perekonomian nasional.

Dana tersebut berasal dari simpanan pemerintah yang saat ini tercatat Rp430 triliun di Bank Indonesia (BI). Rencana ini pun sudah ia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Dari Rp430 triliun, saya pindahkan Rp200 triliun ke sistem perbankan, agar bisa menyebar di sistem dan ekonomi bisa tumbuh,” ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan, dana Rp200 triliun itu akan ditempatkan dalam bentuk rekening pemerintah di bank-bank umum.

"Bank pasti punya cost, sehingga mereka akan mencari return yang lebih tinggi dari cost itu. Dari situlah kredit akan mulai tumbuh,” kata dia.