Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyatakan Kementerian PU berencana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp60,6 triliun untuk 2025.
"Untuk tahun 2025 sendiri sebetulnya kami berniat untuk mengajukan tambahan sekitar Rp60,6 triliun. Antara lain untuk dukungan kepada IKN, juga untuk Papua karena kan ada pemekaran provinsi di sana," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Penambahan anggaran juga berkaitan dengan beberapa Instruksi Presiden (Inpres) seperti Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, serta Inpres Air Minum dan Air Limbah yang akan dilanjutkan.
Kementerian PU telah lama berdiskusi dengan Bappenas terkait rencana tersebut. Dody berharap draft Inpres untuk ketiga program tersebut dapat disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam bulan ini.
"Harapan kami sih di bulan ini draft-draft inpres tersebut sudah bisa masuk ke meja Pak Presiden untuk ketiga inpres tersebut," sebutnya.
Dody menjelaskan kebutuhan anggaran Kementerian PUPR awalnya diajukan sebesar Rp212 triliun pada April 2024. Namun, berdasarkan ketetapan surat Menteri Keuangan tertanggal 23 September 2024, alokasi anggaran yang disetujui adalah Rp116,227 triliun untuk 2025.
Dari total anggaran tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian, sebanyak Rp110,9 triliun dialokasikan untuk Kementerian PU, sementara sisanya sebesar Rp5,27 triliun dialihkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
"Semua mengacu kepada Perpes Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029," paparnya.
Dody mengungkapkan seluruh program kementeriannya saat ini sedang dalam tahap evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Evaluasi program-program Kementerian PU oleh BPKP dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menginstruksikan seluruh program yang dirancang tahun ini dan akan dilaksanakan pada 2025 ditinjau terlebih dahulu.
"Jadi atas arahan beliau, semua program-program kami yang sudah kami programkan di 2024 untuk kami kerjakan di 2025 dimintakan review ke BPKP terlebih dahulu. Ini sudah hampir berlangsung hampir mungkin dua minggu lebih," tambahnya.