Target 5 Tahun Pembangunan IKN Era Prabowo, Apa Saja?
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto selama 5 tahun ke depan dengan fokus pada pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan.
- Investasi swasta dan anggaran APBN sebesar Rp2,77 kuadriliun diperlukan untuk pembangunan IKN, dengan realisasi investasi pada Agustus 2024 mencapai Rp56,2 triliun.
Bogor, IDN Times - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dimulai oleh Presiden ke-7 Joko "Jokowi" Widodo kini dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto selama 5 tahun ke depan dengan sejumlah prioritas pembangunan.
Prabowo melalui Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang membawahi 5 kementerian akan fokus membangunan sarana dan prasarana pemerintahan sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memaparkan keberlanjutan pembangunan IKN selama 4-5 tahun ke depan menjadi prioritas sebagai pusat pemerintahan baru.
"Beliau menargetkan dalam 4 atau 5 tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik" kata dia di Istana Kepresidenan, Kamis (8/11/2024).
1. IKN butuh investasi besar
Proyek pembangunan ibu kota baru yang dilaksanakan sejak era pemerintahan Presiden Jokowi pada periode 2019-2024 itu membutuhkan anggaran yang besar.
Sejak awal, pemerintah membuka investasi dari swasta untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp2,77 kuadriliun untuk pembangunan IKN secara keseluruhan.
Tidak hanya swasta, pemerintah juga mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp72 triliun untuk pembangunan IKN sejak 2022-2024 ini. Belum cukup, Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun untuk 2025.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono, mengatakan, alokasi anggaran pembangunan IKN melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp15 triliun.
Dari sisi investasi swasta, realisasinya pada Agustus 2024 sebesar Rp56,2 triliun, dipakai untuk 55 proyek yang sudah peletakan batu pertama.
2. OIKN bedah kesepakatan investor
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, belum lama ini menyebutkan ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN.
Dari ratusan Lol itu, Basuki akan membedah mana investor, kontraktor, dan suplier. Ia akan memprioritaskan investor untuk menggenjot pembangungan di IKN.
"Kan dulu LoI itu gak hanya investor, ternyata kami petakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor, kurang dari setengahnya itu," kata dia.
3. Pembangunan faslitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif termasuk rumah ASN jadi prioritas
Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, dalam 4-5 tahun ke depan pemerintah akan membangun fasilitas eksekutif atau pemerintahan seperti gedung lembaga dan kementerian berikut dengan rumah bagi ASN. Secara pararel juga dengan pembangunan sarana legislatif dan yudikatif.
"Nah yang tidak kalah penting secara paralel dan bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan juga yudikatif, karena bukan hanya kantornya tapi juga perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawaki IKN sebagai ibu kota pemerintahan," ujar dia.
