Siap-siap! Prabowo Pindahkan ASN ke IKN Mulai 2025
- Program pembangunan IKN mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dengan target waktu 2025 dan 2028.
- Pemindahan awal ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan, dengan perkantoran selesai dibangun pada Desember 2024.
- Fokus ke depan mencakup penyelesaian ekosistem infrastruktur lembaga yudikatif, legislatif, dan hunian hingga 2028 sesuai instruksi Presiden.
Jakarta, IDN Times - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, program pembangunan IKN ke depan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dengan dua target waktu utama, yaitu 2025 dan 2028.
"Program ke depan sesuai dengan perintah Bapak Presiden, timeline-nya ada dua, 2025 dan 2028," kata Basuki di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).
1. Otorita IKN sudah koordinasi dengan Kemenpan-RB
Basuki menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengenai kepastian pemindahan awal Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2025.
"Saya sudah koordinasi dengan Menpan tentang kepastian kepindahan awal dari para ASN. Kalau itu emang jadi, berarti apa yang harus dilakukan, ekosistem pada 2025," ujarnya.
Dia menjelaskan, semua perkantoran akan selesai dibangun pada Desember 2024, sementara 47 menara hunian juga akan rampung pada waktu yang sama.
"Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga sudah buka," paparnya.
2. Pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu menyatakan, pemindahan ASN ke IKN mulai tahun depan akan dilakukan secara bertahap.
Dia menegaskan, seluruh perkantoran telah siap digunakan. Namun, perlu dilaporkan secara rinci jumlah pejabat eselon I, eselon II, dan staf yang akan dipindahkan, termasuk kesiapan hunian bagi mereka.
"Semua sudah siap, tapi eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, dan staf berapa, termasuk huniannya," papar Dody.
3. Prabowo minta selesaikan ekosistem yudikatif dan legislatif
Basuki mengungkapkan, telah meminta dukungan dan arahan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru Indonesia hingga 2028.
Dia menjelaskan, fokus ke depan mencakup penyelesaian ekosistem infrastruktur lembaga yudikatif, legislatif, dan hunian, sebagaimana diinstruksikan oleh Prabowo.
"Untuk ke depannya sampai dengan 2028 untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, termasuk huniannya yang perintah Bapak Presiden yang harus saya selesaikan," tambahnya.
