Menteri PUPR Pindah ke IKN Juli, Bareng Menhub dan Menkes

Jakarta, IDN Times - Gelombang kepindahan sejumlah menteri ke Ibu Kota Negara, Penajam Paser Utara, mulai muncul pada Juli 2024 mendatang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjadi salah satu yang pindah terlebih dulu bersama Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) dan Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi).
"Kalau rencananya, Menhub dan Menkes. Beliau ingin (pindah) bareng, Menkeu belum mungkin. Enggak tau ya," kata Basuki usai menghadiri acara Halal Bihalal Kementerian Keuangan di Gedung Dhanapala, Rabu (24/4/2024).
1. Menteri PUPR tunggu fasilitas air bersih terdistribusi dengan baik di IKN

Dia menjelaskan, kepindahannya akan dilakukan jika fasilitas air bersih di IKN sudah terdistribusi dengan baik. Aliran air bersih diprediksi baru akan masuk ke IKN pada Juni 2024 mendatang.
"Jadi, cuma menunggu airnya belum masuk. Juni masuk, jadi Juli," ungkapnya.
2. Pemindahan ASN ke IKN terbagi dalam 3 prioritas

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan ASN di 38 kementerian dan lembaga (K/L) bakal dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada September 2024 atau masuk dalam target prioritas pertama.
Adapun ASN di lingkungan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenko Marvest) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan masuk dalam prioritas pertama untuk dipindahkan ke IKN.
"Maka, kami mendapatkan arahan dari Istana bahwa pemindahan bertahap. Tapi, ASN akan mulai pindah setelah Agustus, setelah upacara. Karena upacara akan dipakai oleh seluruh peserta upacara di IKN, sehingga pemindahan tahap pertama ini setelah Agustus. Insyaallah September pemindahan," kata Azwar Anas dalam konferensi pers di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024).
Pemindahan ASN dikelompokkan jadi tiga prioritas, karena pemerintah juga menyesuaikan dengan kesiapan hunian dan fungsi minimal dari pemerintahan. Hasil penafisan filter I tingkat (K/L), prioritas pertama ada 179 unit eselon I di 38 (K/L), prioritas kedua 91 unit eselon I di 29 (K/L). Kemudian prioritas 3 sebanyak 378 unit eselon I di 59 (K/L).
3. Sebanyak 38 K/L bakal pindah ke IKN

Berikut daftar Kementerian dan Lembaga yang akan pindah ke IKN pada tahap pertama:
- Setjen DPR
- Setjen DPD
- Setjen MPR
- Setjen BPK
- Mahkamah Agung
- Komisi Yudisial
- Kemenko Marves
- Kemenko Perekonomian
- Kemenko Polhukam
- Kemenko PMK
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Keuangan
- Kementerian PUPR
- Kementerian PPN/Bappenas
- Kementerian PANRB
- Kementerian ATR/BPN
- Kementerian Setneg
- Kementerian LHK
- Kementerian ESDM
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Kominfo
- Sekretariat Kabinet
- BMKG
- Bapanas
- BPIP
- BIN
- KSP
- BSSN
- BNPB
- Wantimpres
- KPK
- Kejaksaan
- BPKP
- BNPP