Muhammadiyah Kemungkinan Dapat Tambang Bekas Adaro atau Arutmin

26 Agu 2024, 19:10 WIB

Jujuk Ernawati

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Intinya sih...

Menteri ESDM akan berikan tambang bekas PKP2B milik Adaro Energy atau Arutmin kepada Muhammadiyah.
Tambang yang diberikan cukup luas dan memiliki cadangan yang sesuai, bukan hanya soal luasnya.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Muhammadiyah akan mendapatkan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

"Kemungkinan besar eks Adaro atau eks Arutmin," kata Bahlil di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Senin (26/8/2024).

Bahlil telah memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti dan akan menginformasikan lebih lanjut perkembangannya ke depan.

1. Tambang untuk Muhammadiyah cukup luas

Aktivitas tambang (unsplash.com/Dominik Vanyi)

Bahlil mengatakan bahwa tambang yang akan diberikan ke Muhammadiyah cukup luas. Selain itu, juga memiliki cadangan yang sesuai.

"Tambang itu bukan soal luasnya, tapi yang penting cadangannya," ujar Bahlil.

2. Pemerintah siapkan enam wilayah tambang untuk ormas agama

Ilustrasi Tambang (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks PKP2B untuk badan usaha ormas agama.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau lahan dari eks PKP2B generasi pertama.

Keenam WIUPK yang dipersiapkan, yakni lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

3. PBNU dapat tambang bekas milik Bakrie Group

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya (IDN Times/Trio Hamdani)

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebelumnya telah mendapat IUP dari pemerintah. Bahkan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan lahan tambang seluas 26 ribu hektare (ha) ke PBNU.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan, lokasi tambang batu bara itu berada di Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di bekas wilayah pertambangan PT Kaltim Prima Coal (KPC). KPC merupakan anak usaha perusahaan milik perusahaan Bakrie Group, yakni PT BUMI Resources Tbk (BUMI).

Gus Yahya memastikan penambangan batu bara akan segera dimulai karena IUP telah resmi dikeluarkan. Dia menyakini operasional penambangan bisa mulai pada Januari 2025 mendatang.