Negara Berhasil Rebut Aset BLBI Rp28,37 Triliun

Sebagai upaya penyelesaian dan pemulihan hak negara terkait BLBI, satgas melakukan penagihan kepada debitur atau obligor, pemblokiran, penyitaan, penjualan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur maupun obligor, pemblokiran badan usaha, serta melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap debitur atau obligor.

"Demikian juga terkait dengan aset properti dilakukan upaya penguasaan fisik maupun pengamanan yuridis serta penjualan untuk pemulihan hak negara," ujarnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN turut memperkaya upaya penagihan termasuk dengan melakukan tindakan keperdataan dan/atau penghentian layanan publik dalam rangka penyelesaian piutang negara.

Hal itu, di antaranya dengan melakukan blacklist perbankan, pembatasan terkait dengan data-data badan hukum dan perubahannya, pembatasan memperoleh pembiayaan dari bank BUMN, pemblokiran aset, dan pembekuan saham.

"Pembatasan dimaksud dilakukan melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga yang menjadi pelaksana kewenangan. Dalam hal ini, terdapat beberapa gugatan debitur/obligor melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana gugatan tersebut merupakan tindakan administratif yang tidak meniadakan jumlah kewajiban/utang debitur/obligor," tuturnya.

Baru-baru ini, Satgas BLBI melakukan pemasangan plang atas aset properti eks BPPN/eks BLBI berupa tanah dengan luas keseluruhan 241.170 meter persegi dengan estimasi nilai sebesar Rp1 triliun.

Aset tersebut terletak di Kelurahan Meruya Selatan dan Kelurahan Srengseng (Desa Meruya Udik), Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sesuai SHGB Nomor 436, SHGB Nomor 437, dan SHGB Nomor 442.

Aset tersebut terdaftar atas nama PT Intercon Enterprises yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Bank Tamara dan diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban Bank Tamara oleh BPPN.

Aset telah tercatat sebagai aset milik negara dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Laporan Keuangan Transaksi Khusus yang saat ini dikelola Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Penguasaan fisik aset itu dipimpin Rionald Silaban selaku Ketua Satgas BLBI bersama Purnama T. Sianturi selaku Ketua Sekretariat Satgas BLBI, Kakanwil DJKN DKI Jakarta, Aloysius Yanis Dhaniarto, serta Kepala KPKNL Jakarta V dan jajaran.

Berikut rincian aset yang berhasil dikumpulkan oleh Satgas BLBI:

1. Dalam bentuk uang (PNBP ke kas negara)
Nilai: Rp1.052.841.284.090
Luas: 6.933 meter persegi

2. Penyitaan dan penyerahan barang jaminan/harta kekayaan lain
Nilai: Rp13.662.231.043.000
Luas: 17.756.765 meter persegi

3. Penguasaan fisik aset
Nilai: Rp8.541.116.969.936
Luas: 18.097.380 meter persegi

4. Penyerahan aset kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda
Nilai: Rp2.630.625.558.125
Luas: 2.603.750 meter persegi

5. PMN nontunai
Nilai: Rp2.490.875.366.653
Luas: 540.714 meter persegi