OJK Tinjau Dokumen Rencana IPO Pertamina Hulu Energi
Jakarta, IDN Times - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, mengatakan, dokumen rencana penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) PT Pertamina Hulu Energi (PHE) masih dalam tinjauan atau review OJK.
"Untuk detail progres dan tahapan penelaahan ini, kami belum bisa memberikan penjelasan secara resmi sampai izin publikasi diberikan," kata Inarno dalam konferensi pers virtual OJK, Jumat (5/5/2023).
1. IPO perlu izin banyak pihak
Ia menegaskan, dalam proses IPO, perusahaan memerlukan izin dari banyak pihak selain OJK. Kesiapan perusahaan dan investor pun akan turut mempengaruhi kapan IPO dapat terlaksana.
"Jadi mohon pahami bukan atas izin dari OJK saja, tetapi juga kesiapan mereka dalam book building dan menyiapkan dokumentasi serta external factor, misalnya appetied investor ini semua sangat mempengaruhi kapan IPO bisa dilaksanakan," ungkapnya.
2. OJK belum dapat memastikan dana yang bakal dihimpun IPO PHE
Meski demikian, ia enggan menjelaskan besaran dana yang bakal dihimpun oleh PHE. Lantaran saat ini proses IPO masih berjalan, apalagi besaran dana yang dihimpun dalam IPO sangat dipengaruhi kondisi global dan minat investor.
"Kalau sekiranya dana yang dihimpun oleh IPO PHE bisa besar, ya, alhamdulilah. Tapi saya tidak bisa memastikan apakah ini akan terbesar atau tidak sebab sangat bergantung external factor," katanya.
3. Rencananya IPO Juni
Dilansir dari Reuters pada Sabtu (6/5/2023), Pertamina Hulu Energi yang merupakan anak usaha Pertamina akan melangsungkan IPO pada Juni mendatang. PHE diperkirakan akan menghimpun dana IPO sekitar 1,36 miliar dolar AS.
Rencana IPO ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara sepanjang tahun ini. PHE pada Februari menunda rencana IPO karena masalah administrasi.
Sementara itu, dilansir dari ANTARA, Wakil Menteri BUMN I, Pahala Mansury, menyampaikan, pihaknya akan melakukan review terhadap PHE dan akan membicarakan IPO tersebut dengan BEI dan OJK.
"Karena seperti tadi saya sampaikan, batasan nilai tadi (10 persen dari modal) tentu menjadi salah satu pertimbangan," ucapnya.
