Pancing Duit Keluarga Kaya di Luar Negeri, Luhut Godok Family Office

01 Jul 2024, 16:57 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Ngobrol Seru by IDN Times x Total Politik, "Ngobrol yang Paten-paten Aja Bareng Menko Marves". (IDN Times/Tata Firza)

Intinya sih...

Menteri Sandiaga Uno memaparkan rencana pengembangan konsep family office di Indonesia.
Pemerintah sedang mengkaji potensi dan regulasi terkait family office di Indonesia, dengan tim khusus yang dibentuk untuk melakukan kajian.
Total dana yang dikelola family office secara global mencapai 11,7 triliun dolar AS, dengan target menarik 5 persen dari dana tersebut untuk diinvestasikan di Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno menjelaskan rencana pemerintah mengembangkan konsep family office di Indonesia.

Dia menyatakan pengumuman resmi mengenai detail dan regulasi family office akan disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Sandiaga menjelaskan family office merupakan klaster keuangan yang menawarkan kemudahan bagi keluarga besar untuk menginvestasikan dananya di Indonesia.

“Ya, nanti Pak Luhut dan Pak Bahlil yang akan memberikan pernyataan yang lengkap, tapi pada intinya kami akan mengkaji, family office ini adalah sebuah klaster keuangan yang memberikan kemudahan pelayanan bagi keluarga besar untuk menanamkan dananya di Indonesia,” kata Sandi kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/7/2024).

1. Pemerintah lakukan kajian sebulan ke depan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno (Kemenpar Ekraf)

Dia menjelaskan, pemerintah sedang mengkaji potensi dan regulasi terkait family office di Indonesia. Tim khusus pun dibentuk melakukan kajian.

Sandi berharap Indonesia dapat menawarkan daya tarik pengelolaan dana berbasis keluarga seperti yang dilakukan Singapura, Dubai, dan Hongkong. Meskipun regulasi di Ibu Kota (IKN) Nusantara sudah ada, permintaan terbesar dari komunitas family office dunia justru datang dari Bali.

“Tadi di review masalah regulasinya IKN sudah memiliki itu tapi yang banyak mendapatkan permintaan dari komunitas family office dunia ini justru Bali. Nanti bagaimana kita menyikapinya akan dilakukan melalui kajian dalam satu bulan ke depan,” jelasnya.

2. Ada potensi dana investasi Rp8.150 triliun untuk Indonesia

Ilustrasi dolar Amerika Serikat. (Pexels/Pixabay)

Sandi mengungkapkan total dana yang dikelola family office secara global mencapai 11,7 triliun dolar AS. Jika Indonesia mampu menarik 5 persen dari dana tersebut, itu berarti sekitar 500 miliar dolar AS dapat diinvestasikan di Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Dana tersebut setara dengan Rp8.150 triliun dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah Rp16.300.

Untuk mencapai target tersebut, tim yang akan dibentuk Luhut akan mengkaji aspek regulasi dan kesiapan Indonesia dalam meluncurkan program tersebut, dengan tujuan menarik banyak investasi dari family office.

“Ini yang nanti tim yang akan dibentuk Pak Menko akan mengkaji dari segi regulasi dan kesiapan kita sehingga bisa kita launching untuk mendapatkan banyak masuknya dana-dana yang dikelola oleh perusahaan keluarga atau family office,” paparnya.

3. Banyak keluarga kaya Indonesia tempatkan dana di luar negeri

Ilustrasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (ANTARA FOTO/ Sigid Kurniawan)

Menurutnya, adanya peluang besar dalam pengembangan family office di Indonesia. Sebab, praktik family office sudah lama ada di Indonesia, hanya saja banyak keluarga kaya justru menempatkan investasi di luar negeri.

“Jadi kalau kita sebut low hanging fruits (peluang yang mudah diambil) quick win (keuntungan cepat) ini adalah perusahaan yang dimiliki keluarga Indonesia untuk mengelola investasinya bukan di luar Indonesia tapi di Indonesia,” tuturnya.

Namun, dia menegaskan pendekatan tersebut bersifat sukarela dan akan dikaji lintas sektor untuk memastikan regulasi yang tepat, sehingga menjadi tambahan dana yang signifikan tanpa adanya kewajiban yang memberatkan.