Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menunda penerbitan Panda Bond yang semula dijadwalkan pada awal Juli menjadi akhir Juli 2026.
Penundaan tersebut bukan disebabkan melemahnya permintaan pasar, melainkan karena tingginya minat investor institusi di China. Mereka meminta tambahan waktu untuk mengikuti penawaran.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, selama kunjungan ke China pemerintah telah bertemu dengan sejumlah investor untuk mempromosikan penerbitan Panda Bond. Respons yang diterima dinilai jauh lebih positif dari perkiraan.
Menurutnya, banyak manajer investasi dan bank besar di China yang baru mengetahui rencana penerbitan obligasi tersebut sehingga meminta tambahan waktu untuk memperoleh persetujuan dari komite investasi masing-masing. Alhasil, pemerintah memutuskan menggeser jadwal penerbitan hingga akhir Juli agar semakin banyak investor dapat berpartisipasi dalam penawaran tersebut.
"Saya pikir ini bagus karena minatnya besar. Jadi saya tunda sampai akhir Juli supaya yang membeli semakin banyak. Kalau penerbitannya besar, kami bisa menyerap pendanaan sesuai rencana atau bahkan melebihi target," ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Purbaya mengungkapkan antusiasme investor terhadap instrumen tersebut cukup tinggi. Pemerintah telah bertemu dengan sekitar 21 investor institusi besar, termasuk sejumlah bank dan lembaga keuangan asal China.
Ia menyebut beberapa institusi, seperti bank-bank besar dan Export-Import Bank of China (Exim Bank), juga menyampaikan minat untuk menjadi penjamin emisi (underwriter) penerbitan Panda Bond. Namun, pemerintah belum memberikan kesempatan tersebut pada penerbitan perdana.
"Saya bilang next time saya akan iinkan mereka jadi underwriter, sehingga jualan bond Indonesia makin banyak di sana (China). Itu langkah yang kayaknya sembarangan tapi strategis karena kita ingin diversifikasi sumber pendanaan," ucapnya.
Menurut Purbaya, penerbitan Panda Bond merupakan bagian dari strategi pemerintah mendiversifikasi sumber pembiayaan agar tidak hanya bergantung pada pasar obligasi berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS).
Ke depan, pemerintah juga berencana memanfaatkan skema Local Currency Transaction (LCT) dalam transaksi tersebut. Melalui mekanisme itu, investor dapat membayar menggunakan mata uang yuan, sementara pemerintah menerima dana dalam rupiah melalui kerja sama antara bank sentral kedua negara.
Selain itu, kerja sama dengan bank sentral China memberikan Indonesia akses likuiditas hingga sekitar 50 miliar dolar AS. Meskipun fasilitas tersebut tidak tercatat sebagai cadangan devisa resmi, secara praktis Indonesia memiliki bantalan likuiditas yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
"Kalau mekanisme LCT berjalan optimal, ketergantungan kita terhadap dolar akan semakin berkurang sehingga dapat membantu menjaga stabilitas rupiah," kata Purbaya.