Labuan Bajo - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan pembangunan Infrastruktur transportasi seperti Pelabuhan dan Bandara di Labuan Bajo dapat diselesaikan pada akhir tahun 2020. Target tersebur sesuai dengan arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
“Revitalisasi Pelabuhan lama dan Bandara maunya Pak Presiden akhir tahun 2020 sudah selesai semuanya. Insyaallah bisa selesai,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Rabu (22/1).
Untuk tahap pertama, kata Budi, akan dilakukan adalah proses pembebasan lahan seluas 18-20 Ha untuk perpanjangan runway dan revitalisasi terminal Bandara Komodo. Koordinasi terus dilakukan dengan pihak-pihak terkait.
“Saya koordinasi intensif dengan Pak Gubernur NTT dan calon atau investor Bandara Komodo, paling tidak pembebasan tanah dalam tiga bulan itu harus selesai,” jelas dia.
Menhub mengatakan landasan pacu atau runway Bandara Komodo akan diperpanjang menjadi 2.750 meter dari semula 2.250 meter. Dengan perpanjangan runway, pesawat Airbus A300 dapat mendarat sehingga bisa menjangkau rute Jepang, Cina dan Australia.
Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan Konsorsium CAS ini akan dilakukan selama 25 tahun, dengan masa pembangunan untuk revitalisasi bandara selama enam tahun.
“Setelah handling over dengan Konsorsium CAS dilakukan bulan Juni, sudah mulai dilakukan renovasi sehingga kita harapkan awal 2021 Bandara Komodo sudah menjadi Bandara Internasional," kata Budi.
Pemerintah berharap Bandara Labuan Bajo mempunyai wajah baru dan semakin menarik minat wisatawan. "Harapannya sudah ada turis-turis khususnya dari Singapura, karena kan Changi menjadi patner sehingga target menaikan jumlah penumpang menjadi 4 juta pertahun dapat terealisasi,” ucapnya.
Investasi pengelolaan Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo mencapai Rp1,2 triliun dan estimasi total nilai biaya operasional selama 25 tahun sebesar Rp5,7 triliun.
Pengelola Bandar Udara Komodo memiliki kewajiban untuk membayar konsesi di muka sebesar Rp5 miliar dan konsesi tahunan dari pendapatan Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo sebesar 2,5 persen.
Itu dilakukan dengan pembayaran bertahap dua kali setiap tahun yang kemudian akan meningkat 5 persen per tahun dari biaya konsesi tahun sebelumnya, serta clawback sebesar 50 persen.
Sementara itu untuk pembangunan pelabuhan multipurpose logistik maupun revitalisasi Pelabuhan Labuan Bajo existing, ditargetkan diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan. Selain itu, penertiban sertifikasi pelau dilakukan sejalan dengan penyediaan buku pelaut juga sekolah maritim guna meningkatkan kualitas SDM terhadap pengetahuan tentang safety.
“Untuk pelabuhan, sudah dibantu untuk pembebasan lahan akan diselesaikan dalam waktu 6 bulan yang tadinya 12 bulan tapi Pak Presiden minta dipercepat kita akan laksanakan," tutur Menhub Budi.
"Lalu berkaitan dengan inventarisasi pelabuhan-pelabuhan yang belum terdaftar, juga buku pelaut ya mesti kita sediakan dengan baik ya untuk penertiban sertifikasinya, Kalau sekolah maritim tahap pertama akan kerjasama dengan sekolah yang ada dahulu,” tambahnya.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb