Pemerintah Bentuk Komite Khusus Gantikan Satgas BLBI Tagih Hak Negara

Selain pembentukan komite, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan melanjutkan upaya pembatasan keperdataan dan/atau layanan publik serta pencegahan berpergian ke luar negeri.

Pemerintah juga akan meningkatkan penelusuran informasi terkait debitor dan obligor dengan nilai kewajiban besar dan terafiliasi di antaranya untuk bantuan audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian pelatihan peningkatan kemampuan asset tracking bekerja sama dengan pemerintahan Amerika Serikat (AS). 

Suahasil mengatakan, target untuk penanganan hak tagih BLBI ini pada 2025 senilai Rp2 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara Rp500 miliar, penguasaan fisik Rp500 miliar, dan penyitaan Rp1 triliun.

Hingga 5 September 2024, Suahasil mengatakan, capaian Satgas BLBI telah berhasil mengumpulkan dana Rp38,88 triliun, yang terdiri dari PNBP ke kas negara Rp1,84 triliun, sita atau penyerahan barang jaminan atau HKL Rp18,13 triliun, penguasaan aset properti Rp9,21 triliun, PSP dan hibah Rp5,93 triliun, dan PMN nontunai Rp3,77 triliun. Adapun target dari penagihan mencapai Rp110 triliun.

"Ini berbagai macam kegiatan dilakukan dari inventarisasi dokumen aset , pemanggilan debitor, pengelolaan barang jaminan dioptimalkan dengan pemblokran penyitaan dan lelang, penetapan PP 28/2022 sebagai payung hukum pembatasan keperdataan," tuturnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengonfirmasi bahwa masa kerja satgas pemburu aset obligor BLBI diperpanjang hingga 2025 mendatang. Sebelumnya, masa kerja satgas BLBI bakal berakhir pada 31 Desember 2024. 

"Masih banyak aset yang harus diselesaikan. Ini tentunya kami memerlukan perpanjangan dari satgas ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bagi obligor maupun debitor," ujar Hadi ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024). 

Ia mengatakan, tengah menyiapkan rancangan aturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi kolaborasi berbagai kementerian atau lembaga untuk menuntaskan hak tagih negara terhadap para obligor dan debitor. Satgas BLBI sudah dibentuk sejak 2021 dengan dasar hukum Keppres Nomor 6 Tahun 2021, kemudian diperpanjang melalui Keppres Nomor 30 Tahun 2023. 

Sejak dibentuk tiga tahun lalu, jumlah aset atau debitur BLBI yang berhasil dikumpulkan adalah Rp38,2 triliun. Angka tersebut baru mencapai 34 persen dari target total aset yang hendak dikumpulkan, yakni Rp110,45 triliun.