Pemerintah-DPR Sepakati Asumsi Makro 2025, Rupiah Dipatok Rp16 Ribu

28 Agu 2024, 19:58 WIB

Triyan Pangastuti

Ilustrasi beberapa uang rupiah (pexels.com/Robert Lens)

Intinya sih...

Komisi XI DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2025
Nilai tukar rupiah ditetapkan pada Rp16.000 per dolar AS, lebih rendah dari usulan pemerintah sebelumnya

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi XI DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Salah satu angka yang disepakati, nilai tukar rupiah pada level Rp16.000 per dolar AS, lebih rendah dari usulan pemerintah sebelumnya Rp16.100 per dolar AS.

Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir mengatakan, setelah melalui perundingan disepakati nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) padai 2025 berada di level Rp16.000 per dolar AS.

"Kami sudah berunding dan kelihatannya kita menuju kesepakatan di angka Rp16.000 dan 7 persen (untuk suku bunga SBN 10 tahun)," kata Kahar dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan pemerintah, Rabu (28/8/2024).

1. Rincian asumsi makro dan indikator pembangunan yang disepakati

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara itu, suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun disepakati menjadi 7 persen dari usulan awal 7,1 persen. Dengan begitu, hanya asumsi rupiah dan suku bunga SBN yang berubah dari yang diajukan pemerintah, sedangkan untuk asumsi makro yang lainnya masih sesuai dengan usulan awal.

Berikut asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan dan indikator pembangunan dalam RAPBN 2025 yang disepakati Komisi XI DPR RI:

Asumsi dasar ekonomi makro

1. Pertumbuhan ekonomi 5,2 persen
2. Inflasi 2,5 persen
3. Nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar AS
4. Suku bunga SBN 10 tahun 7 persen

Sasaran pembangunan

1. Tingkat pengangguran terbuka 4,5-5 persen
2. Tingkat kemiskinan 7-8 persen
3. Tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen
4. Gini rasio (indeks) 0,379-0,382
5. Indeks modal manusia 0,56

Indikator pembangunan

1. Nilai Tukar Petani (NTP) 115-120
2. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105-108

2. Kerangka kerja pemerintah harus logis demi dukung pertumbuhan ekonomi inklusif

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas yang dicapai melalui kebijakan dan program Pemerintah (RKP), harus ditunjukkan dengan kerangka kerja logis.

"Ini untuk memperlihatkan keterkaitan indikator pembangunan nasional prioritas, Kementerian/Lembaga yang bertugas, program-program kementerian/lembaga, alokasi anggaran program, output, dan outcome," ujarnya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah dicapai melalui kebijakan pemerintah lewat program-program intervensi pembangunan wilayah yang inklusif, kebijakan transfer ke daerah dan DAK fisik yang memperkuat pembangunan daerah.

3. Pemerintah jalankan prinsip kehati-hatian

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Banggar, Selasa (27/8/2024). (IDN Times Triyan)

Merespons persetujuan Komisi XI, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, berbagai asumsi itu mengedepankan prinsip kehati-hatian karena pemerintah menilai kondisi dunia masih penuh ketidakpastian yang bisa berdampak terhadap tekanan nilai tukar rupiah.

Ia menjelaskan instrumen keuangan yang mengalami gejolak di semester I-2024 mulai stabil sejak akhir Juni hingga Agustus tahun ini. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, yakni tekanan inflasi di AS mereda dan tanda-tanda pengangguran meningkat.

"Ini khawatirkan akan terjadi resesi di AS jadi signal penurunan suku bunga mulai ditunjukkan dan langsung meredakan gejolak terhadap instrumen keuangan secara global. Curency seluruh dunia yang sempat alami tekanan sebab ekspektasi penurunan suku bunga di kaurtal II mundur ke kuartal III, dan dollar index mulai melemah di level 100. Ini artinya currency lain mulai alami apresiasi atau koreksi terhadap depresiasi sepanjang 2023 hingga awal 2024," tutur Sri Mulyani.