Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengkaji usulan perubahan kebijakan Pajak Penghasian (PPh) final bagi emiten dan investor pasar modal sebagai salah satu upaya meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, usulan insentif tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah belum dapat memastikan bentuk maupun skema insentif yang nantinya akan diberikan.
"Tadi ada beberapa usulan, tapi kan saya belum berdiskusi dengan teman-teman di Kemenkeu. Setelah diskusi nanti baru kelihatan. Perpajakan terkait produk di pasar modal, terkait investor," ujar Dradjad di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (12/11/2026).
Dradjad menjelaskan, usulan tersebut mengemuka dalam pertemuan konsultatif antara Kemenko Perekonomian dengan sejumlah pelaku pasar modal. Pertemuan itu membahas berbagai langkah reformasi untuk meningkatkan daya tarik pasar modal sekaligus mendorong kenaikan valuasi perusahaan tercatat atau emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Tak hanya menyangkut perpajakan, para pelaku pasar modal juga menyampaikan sejumlah masukan lain, termasuk terkait kebijakan bea masuk dan pengembangan energi hijau.
"Tadi ada usulan kebijakan di bidang perpajakan, ada seperti di bidang bidang bea masuk, green energy, dan ada usulan berbagai kebijakan di sektor ekonomi riil. Nah, itu yang akan kemudian nanti kita tindak lanjuti dengan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait," tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan insentif perpajakan berupa pengurangan tarif PPh Badan sebesar 3 poin persentase bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan. Melalui fasilitas tersebut, perusahaan yang memenuhi kriteria bisa menikmati penurunan tarif PPh Badan dari normalnya 22 persen menjadi 19 persen.