Pengamat: Target Penggabungan 4 Pelindo Tidak Jelas
Jakarta, IDN Times - Rencana penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pelabuhan pada awal Oktober mendatang disebut tidak memiliki target yang jelas dan urgensi mendesak.
Kementerian BUMN perlu menjelaskan secara gamblang dan jelas terkait target penggabungan empat BUMN di bidang Pelabuhan yakni PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III, dan IV menjadi satu Pelindo.
"Target merger itu untuk apa, ini yang mesti diperjelas. Bukan hanya menggabungkan, kemudian menjadi besar, selanjutnya menarik pinjaman atau bikin subholding, kemudian IPO," ujar Pengamat BUMN, Herry Gunawan, saat dihubungi oleh IDN Times, Kamis (2/9/2021).
1. Potensi terjadinya risiko moral
Herry menambahkan, skenario dan tujuan merger yang tak jelas hanya akan memperbesar potensi terjadinya moral hazard alias risiko moral, bukan hanya di Kementerian BUMN, melainkan juga di empat Pelindo tersebut.
Herry mengaku khawatir penggabungan empat Pelindo tersebut hanya akan menjadi sekadar holding atau sub-holding dengan tujuan menjual saham tanpa adanya underlying proyek atau skenario besar di sektor pelabuhan.
"Jika ini terjadi, sekali lagi, potensi moral hazard sangat besar. Dari siapa yang akan kuasai sahamnya jika dilepas, hingga siapa pemegang bond-nya jika ujungnya dari merger adalah menerbitkan bond dalam jumlah besar," tutur dia.
2. Kementerian BUMN dianggap belum punya rencana jelas soal penggabungan BUMN Pelabuhan
Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan pemerintah menargetkan integrasi ini akan meningkatkan posisi Pelindo. BUMN Pelabuhan ini ditargetkan menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia, dengan total throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs.
Herry menganggap bahwa apa yang disampaikan Tiko masih belum bisa memberikan gambaran jelas soal target penggabungan empat Pelindo tersebut.
"Pertanyaannya kan kalau terbesar ke-8 terus kenapa? Atau untuk apa? Apakah sekadar untuk tarik pinjaman atau rencana IPO? Terus uangnya untuk apa nggak jelas karena underlying proyek atau rencana pengembangannya belum ada," kata dia.
3. Penggabungan empat Pelindo harus bisa mendukung kegiatan ekonomi
Herry pun menyarankan agar Kementerian BUMN menargetkan penggabungan BUMN Pelabuhan sebagai sarana untuk meningkatkan dukungan bagi kegiatan ekonomi.
Hal itu berangkat dari marwah pelabuhan yang merupakan infrastruktur pendukung ekonomi dan bisnis.
"Karena itu, yang lebih penting, bagaimana dukungannya bagi kegiatan ekonomi. Misalnya perdagangan antar pulau atau pengembangan kawasan industri di wilayah-wilayah baru. Ini lebih penting menjadi prioritas pengembangan pelabuhan," kata Herry.
