Pendapatan Masyarakat Menengah Bawah Terbatas, Kredit UMKM Tertahan
- Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit UMKM melambat akibat meningkatnya risiko kredit bermasalah dan terbatasnya pendapatan masyarakat menengah ke bawah.
- BI berharap program pemerintah seperti MBG, KUR, dan KDMP dapat memperbaiki pembiayaan UMKM serta mendorong peningkatan permintaan kredit pada 2026.
- Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan turun menjadi 17,16 persen pada April 2026, sementara kondisi perbankan nasional dinilai tetap kuat dengan permodalan tinggi.
Makassar, IDN Times - Bank Indonesia (BI) menyoroti pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih tertahan akibat meningkatnya risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) dan melemahnya daya beli masyarakat menengah ke bawah.
“Memang benar pertumbuhan kreditnya turun. Ini karena NPL-nya meningkat dan memng terkait dengan pendapatan masyarakat menengah ke bawah saat ini masih terbatas,” ujar Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Dhaha P. Kuantan dalam Media Gathering BI, Sabtu (24/5/2026).
1. Adanya risiko kredit jadi alasan bank selektif salurkan kredit
Dhaha menjelaskan, meningkatnya risiko kredit membuat bank menerapkan selective lending atau penyaluran kredit secara lebih hati-hati. Akibatnya, pembiayaan ke sektor UMKM cenderung tertahan dalam beberapa waktu terakhir.
"(Kondisi ini) mendorong bank-bank itu melakukan selective lending. Jadi untuk sektor-sektor UMKM, bank akan lebih pilih-pilih Sehingga Pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan,” katanya.
BI menegaskan, rasio kredit bermasalah UMKM masih berada dalam batas aman karena masih di bawah ambang prudensial 5 persen. Namun, tren kenaikan NPL tetap perlu diwaspadai agar tidak mengganggu stabilitas sektor keuangan.
2. Berbagai program pemerintah diharapkan dorong pembiayaan ke UMKM
Meski pertumbuhan kredit UMKM melambat, BI berharap berbagai program pemerintah yang menyasar masyarakat menengah ke bawah dapat mendorong perbaikan pembiayaan pada 2026. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa meningkatkan permintaan kredit UMKM.
"Tapi adanya program-program yang banyak menyasar masyarakat menengah bawah, seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan ada KUR, harapannya di 2026 kondisi bisa membaik sehingga bank semakin terdorong menyalurkan kredit ke UMKM,” ujarnya.
3. Rincian pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan
Berdasarkan paparan BI, pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan pada April 2026 tercatat sebesar 17,16 persen, turun dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar 17,59 persen, dan Desember 2024 yang mencapai 19,24 persen. Penurunan terjadi hampir di seluruh kelompok bank.
Pada kelompok bank BUMN, pangsa kredit UMKM turun dari 25,66 persen pada Desember 2024 menjadi 22,23 persen pada April 2026. Sementara pada bank swasta nasional (BUSN), pangsa kredit UMKM turun dari 13,51 persen menjadi 12,28 persen.
Adapun pada kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD), porsi kredit UMKM juga menyusut dari 18,42 persen menjadi 17,71 persen pada periode yang sama. Selain kredit UMKM, BI juga mencermati kenaikan NPL pada kredit konsumsi, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi yang menunjukkan tren meningkat meski masih berada di bawah level 5 persen.
"Tapi ini hal-hal yang perlu kita terus Cermati ya terkait dengan tren peningkatan NPL baik di sisi UMKM KPR yang nonsubsidi," ujarnya.
Di sisi lain, BI memastikan kondisi perbankan nasional masih kuat ditopang permodalan yang tinggi. Modal bank dinilai mampu menjadi shock absorber terhadap berbagai risiko yang berkembang di sektor keuangan.
“Permodalan bank kita tinggi, sehingga diharapkan bisa menyerap risiko-risiko yang berkembang,” ujarnya.
BI juga menyebut kemampuan bayar sektor korporasi masih terjaga. Hal itu tercermin dari debt at risk yang menurun serta interest coverage ratio (ICR) korporasi yang dinilai masih baik.
