UNHCR Akan Kembali Pangkas Pegawai akibat Anggaran Turun
- UNHCR berencana memangkas pegawai dan menata ulang organisasi karena dana bantuan luar negeri turun sekitar 15 persen pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
- Kelebihan staf internasional membuat UNHCR harus memutus kontrak sebagian pegawai, guna mengurangi beban biaya operasional yang diperkirakan mencapai 185 juta dolar AS hingga 2028.
- UNHCR meminta negara penyumbang memberikan dana yang lebih fleksibel agar bantuan bagi pengungsi di Ukraina, Sudan, dan wilayah lain tetap berjalan meski pendanaan semakin terbatas.
Jakarta, IDN Times - Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) berencana mengurangi jumlah pegawainya dan melakukan penyesuaian organisasi akibat penurunan dana bantuan luar negeri. Informasi ini disampaikan oleh Kepala UNHCR, Barham Salih, melalui surat tertanggal Jumat (15/5/2026).
Keputusan ini adalah kelanjutan dari kebijakan pengurangan staf yang telah dilakukan pada tahun lalu. Kondisi keuangan lembaga tersebut sedang menurun, padahal jumlah orang yang membutuhkan bantuan akibat konflik di berbagai negara terus bertambah.
Table of Content
1. Perkiraan dana masuk pada 2026 turun 15 persen
Dalam suratnya kepada negara anggota, Salih menjelaskan, UNHCR harus mengurangi pengeluaran. Ia menyebut dana untuk lembaga itu pada 2026 diperkirakan hanya sedikit di atas 3 miliar dolar AS (Rp53,11 triliun), atau turun sekitar 15 persen dibandingkan 2025.
Tren penurunan pendanaan ini terus berlanjut, di mana UNHCR sebelumnya juga mencatat penurunan dana sekitar 30 persen pada 2025 jika dibandingkan 2024.
"Sudah jelas bahwa perkiraan kondisi keuangan tahun ini membuat kami harus mengambil tindakan secepatnya," katanya, dikutip dari The Straits Times..
.
2. Pemberhentian pekerja dan beban biaya operasional
Masalah utama yang dibahas dalam surat tersebut adalah tidak seimbangnya jumlah staf internasional dengan posisi yang tersedia. Saat ini, UNHCR memiliki sekitar 3.000 staf internasional, sedangkan posisi yang ada hanya 1.800. Kondisi ini terjadi setelah lembaga itu memangkas posisi staf internasional sebanyak 33 persen pada tahun lalu.
"Kami harus memutus kontrak pegawai yang tidak mendapatkan posisi, karena hal ini menambah beban biaya organisasi sekitar 185 juta dolar AS (Rp3,27 triliun) untuk periode 2026 hingga 2028," kata Salih.
Menanggapi situasi internal ini, perwakilan lembaga tersebut memastikan akan mendampingi para pekerja yang terdampak.
"Kami menyadari kekhawatiran staf akibat keadaan ini dan akan berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi dampaknya," kata perwakilan resmi UNHCR.
3. UNHCR meminta dana yang lebih bebas digunakan
UNHCR saat ini berfokus membantu warga yang meninggalkan rumah mereka di Ukraina, Sudan, dan beberapa negara lain. Untuk memaksimalkan bantuan, Salih meminta negara-negara penyumbang agar memberikan dana yang lebih bebas digunakan (fleksibel).
Ia menjelaskan, sumbangan yang penggunaannya dibatasi secara ketat (tightly earmarked) justru menyulitkan pemberian bantuan di lapangan. Sumbangan yang dibatasi ini terus naik dari 24 persen pada 2024 menjadi 44 persen pada 2025, dan diperkirakan akan mencapai lebih dari 50 persen pada 2026. Tanpa adanya perubahan pada cara penyumbangan dana, jutaan pengungsi terancam kehilangan pelayanan dasar.
"Kami melihat jarak yang semakin besar antara kebutuhan dan dana yang ada, serta dampaknya bagi orang-orang yang mengungsi akibat konflik," kata perwakilan resmi UNHCR.
