Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
rumah subsidi (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)
  • Penyaluran FLPP mencapai 207.023 unit atau 59,15 persen dari target 350 ribu unit hingga 17 November 2026.

  • Penyaluran sempat turun pada dua triwulan pertama, lalu meningkat pada triwulan III dan IV 2026.

  • Evaluasi transparan dan perluasan sosialisasi disoroti, sementara akad massal 71 ribu unit direncanakan pada 17 Desember 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
triwulan I-2026

Penyaluran FLPP turun 23,7 persen secara tahunan.

triwulan II

Penurunan penyaluran FLPP berlanjut sebesar 24,8 persen secara tahunan.

triwulan III-2026

Penyaluran FLPP mencapai 73.477 unit dan tumbuh 8,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

17 November 2026

Penyaluran FLPP mencapai 207.023 unit dengan nilai pembiayaan Rp25,80 triliun. Penyaluran pada triwulan IV mencapai 42.015 unit.

17 Desember 2026

Akad massal KPR subsidi untuk 71 ribu unit direncanakan berlangsung di Kabupaten Malang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Penyaluran rumah subsidi melalui FLPP mencapai 207.023 unit dengan nilai pembiayaan Rp25,80 triliun, atau 59,15 persen dari target 350 ribu unit.
  • Who?
    BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, perbankan, asosiasi pengembang, pemerintah daerah, serta Menteri PKP Maruarar Sirait terlibat dalam pembahasan penyaluran.
  • Where?
    Penyaluran berlangsung melalui program FLPP di berbagai daerah. Rencana akad massal akan dilaksanakan di Kabupaten Malang.
  • When?
    Realisasi dihitung hingga 17 November 2026. Rencana akad massal KPR subsidi dijadwalkan pada 17 Desember 2026.
  • Why?
    Penyaluran sempat terhambat persoalan perizinan dan ketersediaan lahan. Evaluasi dan koordinasi dilakukan untuk mendukung percepatan penyaluran.
  • How?
    Percepatan dilakukan melalui koordinasi dengan perbankan, asosiasi pengembang, pemerintah daerah, serta penyelesaian persoalan tata ruang dan perizinan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Rumah subsidi disalurkan lewat FLPP, tetapi jumlahnya baru 207.023 unit dari target 350 ribu unit. BP Tapera dan Heru Pudyo Nugroho ingin mengejar target itu. Penyaluran sempat turun karena izin dan lahan, lalu mulai naik. Pemerintah juga membahas rumah susun subsidi dan rencana akad 71 ribu unit.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Perbaikan penyaluran FLPP pada triwulan III dan IV menunjukkan adanya kemajuan setelah penurunan pada paruh pertama 2026. Penyelesaian persoalan tata ruang dan perizinan turut membuka jalan bagi pengembang. Koordinasi lintas pihak dan evaluasi terbuka juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses rumah subsidi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 17 November 2026 baru mencapai 207.023 unit dengan nilai pembiayaan Rp25,80 triliun. Angka tersebut setara 59,15 persen dari target 350 ribu unit sepanjang tahun ini.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan penyaluran FLPP sempat terhambat persoalan perizinan dan ketersediaan lahan. Kondisi itu terlihat dari realisasi pada semester I-2026 yang mengalami penurunan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Heru memaparkan penyaluran FLPP pada triwulan I turun 23,7 persen secara tahunan. Penurunan berlanjut pada triwulan II sebesar 24,8 persen.

Meski demikian, BP Tapera masih optimistis mengejar target penyaluran hingga akhir tahun. Koordinasi dengan perbankan, asosiasi pengembang, dan pemerintah daerah diperkuat untuk mendukung percepatan tersebut.

"Kita sangat optimistis bahwa pencapaian target tahun ini akan lebih maksimal lagi dari tahun lalu," kata Heru dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).

1. Penyaluran rumah subsidi mulai meningkat pada paruh kedua 2026

ilustrasi rumah subsidi pemerintah (dok. Kemenkeu)

Setelah mengalami penurunan selama dua triwulan pertama, penyaluran FLPP mulai menunjukkan perbaikan pada triwulan III-2026. Realisasinya mencapai 73.477 unit atau tumbuh 8,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan juga terlihat pada triwulan IV. Hingga 17 November 2026, penyaluran mencapai 42.015 unit atau naik 25,8 persen secara tahunan.

Heru menjelaskan, perbaikan tersebut didukung penyelesaian sejumlah persoalan tata ruang dan perizinan. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mulai membuka jalan bagi pengembang untuk melanjutkan pembangunan.

“Alhamdulillah mulai triwulan tiga mulai ada pembalikan. Mulai ada penetapan RTRW dan proses perizinan yang sudah mulai berjalan, terutama terkait lahan yang tadinya masuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD),” ujar Heru.

2. BTN salurkan FLPP paling banyak dan Jabar tertinggi

Ilustrasi rumah subsidi. (IDN Times/Dhana Kencana)

BTN menjadi bank dengan penyaluran FLPP terbanyak hingga 17 November 2026, yakni 89.481 unit. Bank Syariah Nasional (BSN) berada di posisi kedua dengan 49.193 unit, disusul BRI sebanyak 29.592 unit.

Dari kelompok asosiasi pengembang, Real Estat Indonesia (REI) mencatat penyaluran tertinggi sebanyak 87.317 unit. Berikutnya ada Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) dengan 58.592 unit dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) sebanyak 28.405 unit.

Sementara itu, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran FLPP terbanyak, yakni 46.044 unit. Jawa Tengah berada di urutan berikutnya dengan 18.928 unit, sedangkan Sulawesi Selatan mencapai 17.646 unit.

3. Menteri PKP soroti transparansi dan minimnya KPR subsidi rusun

ilustrasi Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta. (IDN Times/Trio Hamdani)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta evaluasi kinerja program KPR subsidi dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Evaluasi tersebut tidak hanya menyasar perbankan dan asosiasi pengembang, tetapi juga pemerintah serta BP Tapera.

“Saya bukan hanya mengekspos kinerja perbankan atau asosiasi, tetapi juga kinerja kami sendiri. Itu namanya equal treatment. Saya sangat percaya mekanisme seperti itu akan baik, termasuk juga untuk pencegahan korupsi. Kalau ada informasi atau data yang salah, publik harus berani mengoreksi,” kata Maruarar.

Dalam rapat tersebut, Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) turut menyoroti minimnya penyaluran KPR subsidi untuk rumah susun. Hingga saat ini, realisasinya baru mencapai 30 unit.

P3RSI menilai sosialisasi program perlu diperluas karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya fasilitas KPR subsidi untuk rumah susun. Mereka juga mengusulkan agar pembangunan rusun subsidi diarahkan ke sekitar kawasan industri, pabrik, dan perkantoran supaya lebih mudah dijangkau pekerja.

Menanggapi hal itu, Maruarar mengakui pengembangan rumah susun subsidi masih menjadi pekerjaan rumah di sektor perumahan. Ia juga meminta Erlan ikut membantu memperluas sosialisasi dan pengembangan program tersebut.

Selain mengevaluasi penyaluran, rapat itu membahas rencana akad massal KPR subsidi untuk 71 ribu unit pada 17 Desember 2026 di Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut akan melibatkan BP Tapera, SMF, perbankan, dan pengembang dari berbagai daerah.

Program FLPP merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak dengan pembiayaan terjangkau. Informasi mengenai program dan persyaratan rumah subsidi dapat diakses melalui https://bit.ly/HunianPertamaTapera.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in Business

See More