Penyelidikan Demurrage Diminta Dipercepat Agar Tak Ganggu Harga Beras
Jakarta, IDN Times - Akademisi bidang Hukum dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Agus Prihartono mengimbau aparat penegak hukum segera mempercepat proses penyelidikan terkait temuan demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
Menurut Agus, percepatan penyelidikan kasus demurrage yang melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog itu sangat penting untuk menunjukkan keadilan yang nyata bagi masyarakat.
“Dengan menindaklanjuti temuan (demurrage impor beras) ekonomi di bidang pangan itu (harga beras) bisa menjadi stabil lagi dan pastinya itu akan menjadi bukti nyata keadilan dan berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).
1. Aparat dinilai tak hanya berfungsi sebagai pencari fakta hukum
Agus menekankan peran aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada pencarian fakta hukum. Menurutnya, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan politik dan ekonomi dalam negeri.
"Jadi aparat penegak hukum bukan hanya berfungsi untuk mencari fakta hukum saja tetapi juga untuk mencari keseimbangan politik dan ekonomi dalam arti sekarang (dampak dari demurrage) harga beras naik bagaimana menindaklanjutinya," ujarnya.
Oleh karena itu, Agus kembali mengingatkan pentingnya percepatan penyelidikan terkait temuan demurrage senilai Rp294,5 miliar. Dia menegaskan penegak hukum harus bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti-bukti lengkap yang menunjukkan adanya tindakan yang merugikan negara.
"Penegak hukum harus cepat bergerak dengan menindaklanjuti dalam rangka mencari bukti-bukti yang lengkap," tambahnya.