Peran Swasta dalam Panjangnya Antrean Ibadah Haji

Untuk menentukan kuota jalur pemberangkatan haji tersebut, Indonesia akan mengikuti jatah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Pada penyelenggaraan ibadah haji 2025, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud memberikan kuota 221 ribu jemaah kepada Indonesia.

Pemerintah kemudian melalui Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur pembagian kuota tersebut menjadi 92 persen untuk jalur reguler dan 8 persen sisanya untuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Setelah melalui pembahasan di Komisi VII DPR RI, pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan kuota 203.320 untuk jemaah reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus.

Di tengah terjadinya inflasi global, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BIPH) pada 2025 justru mengalami penurunan menjadi Rp89,41 juta. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar Rp4 juta dibandingkan dengan BPIH pada 2024 yang mencapai Rp93,41. Meski begitu, biaya haji yang harus dibayarkan oleh jemaah disepakati sebesar Rp55,43 juta lantaran sisanya disubsidi pemerintah.

"Kalau reguler sisa biaya di luar yang telah disepakati itu disubsidi oleh pemerintah. Penyelenggaraannya pakai APBN," ujar Wahid.

Selain kuota yang sudah ditetapkan tersebut, pada kondisi tertentu pemerintah bisa mendapatkan tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, melalui proses diplomasi sebagai wujud hubungan persahabatan di antara kedua negara.

"Ini seperti yang terjadi pada 2024, di mana Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota 20.000 jemaah kepada Indonesia," kata Wahid.

Namun, kuota bonus tersebut biasanya datang mendadak sehingga penentuan kuota tambahan ini seringkali tidak dapat dibahas lagi dengan DPR. "Misalnya pada 2024 itu pemerintah memutuskannya pakai keputusan menteri," kata Wahid.

Di sisi lain, satu hal yang kerap mengganjal dan menjadi tantangan adalah lamanya antrean yang bahkan di beberapa provinsi waktunya bisa mencapai puluhan tahun. Di Sulawesi Selatan, antrean haji bisa mencapai 47 tahun, di Aceh 34 tahun, dan Jakarta 28 tahun. Kehadiran swasta dengan haji khususnya bisa menjadi solusi guna memangkas waktu tunggu tersebut.

Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun. Namun, lama antrean bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PIHK. Bukan hanya dari segi waktu, haji plus memiliki fasilitas yang lebih baik dari haji reguler lantara bisa memilih hotel yang menawarkan kenyamanan dan juga layanan personal seperti misalnya dekat Masjidil Haram.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Agen Tur dan Perjalanan Indonesia (Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies/ASITA), Asnawi Bahar mengatakan, agen travel lebih memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan jasa pada bidang industri hospitality atau keramahan.

"Tugas pokok dan fungsi kerja travel agent bekerjasama dengan semua industri di Arab Saudi. Hubungan emosional yang sudah terbangun antara agen travel perjalanan meliputi banyak komponen, mulai dari maskapai, hotel, transportasi, hingga logistik dan konsumsi. Hal ini memberikan nilai lebih kepada pihak swasta untuk memberikan kualitas ayanan yang lebih baik," tutur Asnawi.