Percepat Bangun IKN, Kementerian PUPR Minta Anggaran Rp12 Triliun
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta anggaran sebesar Rp12,7 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), demi mempercepat pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
"Kami telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Nomor KU 0101 2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan ibu kota negara pada tahun 2023 sebesar Rp12,7 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022).
1. Rincian kebutuhan anggaran
Rincian kebutuhan anggaran Rp12,7 triliun adalah untuk pengembangan wilayah perencanaan (WP) pusat pemerintahan Sub-WP 1B dan 1C, land development, serta pembangunan jalan kerja dan logistik kawasan yang direncanakan selesai pada semester I-2023. Kebutuhan anggarannya adalah Rp1,7 triliun.
Kemudian pembangunan jalan akses bandara VVIP, serta penyediaan hunian bagi ASN, TNI dan Polri yang direncanakan selesai pada semester I-2024, dengan kebutuhan anggaran Rp10,9 triliun.
2. Jokowi bakal ajak investor ke IKN tahun depan
Basuki menjelaskan bahwa setelah adanya market sounding yang dilakukan Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada 22 Agustus diketahui banyak investor yang ingin berinvestasi di IKN. Oleh karena itu, pihaknya diperintahkan untuk mempercepat pembangunan ibu kota baru, tidak hanya di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) 1A tapi juga di wilayah pengembangan perencanaan di 1B dan 1C.
Untuk prasarana dasar di kawasan 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land development dan pembangunan jalan aksesnya. Itu akan dimulai Januari 2023. Sebab, Jokowi akan berkunjung ke IKN bersama investor pada kuartal II-2023.
"Bapak Presiden ingin mengajak para investor untuk menawarkan mana-mana, di daerah mana saja yang akan dibangun rumah sakit dan lainnya yang kami sebutkan tadi," tuturnya.
3. Minat investasi di IKN mengalami peningkatan signifikan
Dijelaskan lebih lanjut, minat investasi di IKN mengalami peningkatan 25 kali lipat dari total lahan yang ditawarkan pada sosialisasi awal di Agustus lalu. Dari semula 38 hektare menjadi 965 hektare untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta perumahan dan perkantoran.
"Pertama investasi pada fasilitas pendidikan terdapat 41 hektare pada zona 1B, terdiri perguruan tinggi, sekolah internasional, sekolah dan universitas, sekolah terpadu internasional dan lembaga riset swasta," ujar Basuki.
Selanjutnya investasi pada fasilitas kesehatan seluas 29 hektare terdiri dari rumah sakit nasional terpadu, dan rumah sakit lainnya. Sedangkan investasi pada sektor perumahan seluas 155 hektare pada zona 1A dan 1B untuk kawasan residensial.
Kemudian investasi pada fasilitas perkantoran, jasa dan komersial seluas 14,4 hektare meliputi area perkantoran, retail outlet dan department store. Terakhir, investasi pada areal mixed use seluas 16 hektare di KIPP, pada area campuran kepadatan tinggi dan area campuran kepadatan sedang.
