Percepatan Transisi Energi Kunci Kedaulatan Nasional

17 Feb 2025, 15:54 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Harga tiket IIMS 2025 mulai Rp50 ribu (Dyandra Promosindo)

Intinya sih...

Percepatan transisi energi melalui program elektrifikasi kunci untuk kedaulatan dan ketahanan energi nasional
IIMS 2025 menampilkan 60 merek otomotif, mendukung kendaraan listrik, dan pembangunan infrastruktur SPKLU dan HCS tumbuh signifikan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, mengatakan, percepatan transisi energi melalui program elektrifikasi adalah kunci untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan energi nasional.

Menurut Defiyan, salah satu momentum penting dalam upaya ini tercermin dari dibukanya Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13 Februari 2025.

"Pameran ini sangat tepat bagi pemerintah untuk terus mendorong proses transisi energi, mengingat perlunya swasembada dan kedaulatan energi dalam menghadapi dinamika global," ujar Defiyan dalam keterangan resminya, Senin (17/2/2025).

IIMS 2025 menampilkan sekitar 60 merek otomotif dengan lebih dari 34 merek mobil dan 25 merek sepeda motor tidak hanya menjadi ajang pamer inovasi, tetapi juga menjadi sarana strategis bagi produsen. Utamanya di sektor kendaraan listrik (EV) untuk menembus pasar domestik.

"Pameran ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam mengalihkan ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar minyak menuju solusi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," kata Defiyan.

1. Pembangunan infrastruktur kendaraan listrik juga meningkat

Ilustrasi layanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di wilayah Jateng dan DI Yogyakarta. (dok. PLN)

Dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik yang semakin kuat, pembangunan infrastruktur juga telah mengalami lonjakan signifikan.

Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melonjak 300 persen dari sekitar 1.000 unit pada 2023 menjadi lebih dari 3.000 unit pada 2024.

Sementara itu, fasilitas Home Charging Services (HCS) tumbuh lebih dari 300 persen pada 2023, dari 9.000 unit menjadi 28.000 unit pada 2024.

2. Konsumsi listrik juga alami peningkatan

Ilustrasi layanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di wilayah Jateng dan DI Yogyakarta. (dok. PLN)

Selain jumlah infrastruktur, peningkatan konsumsi listrik kendaraan listrik juga tumbuh signifikan. Tercatat jumlah transaksi di SPKLU melonjak dari 119.600 menjadi 402.509 atau naik 337 persen.

Sementara untuk konsumsi listrik dari penggunaan SPKLU juga meroket, yakni dari 2,4 juta kilowatt hour (kWh) pada 2023 menjadi 9,1 juta kWh pada 2024. Hal itu mengalami peningkatan sebesar 370 persen.

Adapun untuk HCS, terjadi kenaikan sebesar 403 persen lebih, dari 2,9 juta kWh pada 2023, menjadi 11,8 juta kWh di 2024.

3. Ekosistem kendaraan listrik tumbuh masif

Ilustrasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kantor PLN Kayutangan Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Peningkatan transaksi dan konsumsi listrik di SPKLU serta HCS menandakan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia bertumbuh secara masif.

Hal tersebut menjadi penguat komitmen pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik sebagai upaya mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau bahkan lebih cepat.

Dari sudut pandang konstitusional, Defiyan menekankan, dukungan kebijakan insentif yang lebih luas sangat diperlukan untuk mendongkrak percepatan transisi energi.

"Insentif tambahan, baik berupa keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun kemudahan investasi dalam pembangunan pabrik kendaraan listrik di pelosok Tanah Air, harus diperluas agar ekosistem industri kendaraan listrik nasional terus berkembang," kata Defiyan.

Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dan industri otomotif Tanah Air serta didukung oleh mekanisme pengawasan yang ketat, transisi menuju energi bersih diharapkan tidak hanya akan memperkuat kedaulatan energi nasional, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja. Selain itu juga turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia.