Perubahan Iklim Jadi Tantangan Paling Besar Dihadapi Banyak Negara
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan perubahan iklim menjadi tantangan dan isu penting yang dihadapi banyak negara.
Menurutnya, dalam dalam laporan World Economic Forum (WEF) on global risk 2024 telah dijelaskan perubahan iklim akan menjadi salah satu risiko paling dominan dihadapi global, termasuk Indonesia.
"Climate change menjadi salah stu tantangan jangka pendek dan kita juga melihat dalam kurun waktu 10 tahun. (Masalah) ini akan menjadi risiko yang paling dominan," tegas Menkeu dalam dalam IIF's Anniversary Dialogue dengan tema The Dynamics of Sustainable Infrastructure Financing and Its Roles In Achieving Food Security, di St Regis Hotel, Jakarta, Senin (29/1/2024).
1. Atasi perubahan iklim butuh pendanaan besar
Untuk mengatasi perubahan iklim dibutuhkan pendanaan yang besar. Catatan Kemenkeu, Indonesia membutuhkan pendanaan sekitar Rp3.500 triliun atau sekitar 246 miliar dolar AS untuk mencapai target penurunan emisi di sektor energi.
"Anda boleh mendiskusikan dan memperdebatkannya dan mengeluarkan emisi CO2 karena traveling ke sana ke sini, dan tidak dapat deliver solution without sustainable financing," jelas Sri Mulyani.
2. Emisi gas rumah kaca Indonesia masih yang terendah di antara negara G20
Emisi gas rumah kaca (GRK) per kapita Indonesia tercatat dalam tiga terendah di antara negara-negara G20. Lebih rendah dari Inggris, Amerika Serikat (AS), hingga China.
Bahkan, emisi per kapita Indonesia dengan nilai 2,6 ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) tersebut juga berada di bawah rata-rata global di angka 4,8 ton CO2e.
"Indonesia berada di bawah 3 ton emisi CO2, dan itu terendah jika dilihat di antara negara G20. Jika anda bandingkan dengan negara lain itu masih berada di antara yang terendah, tidak berarti kita bisa mengeluarkan polusi lebih tinggi, tapi Indonesia memproduksi emisi lebih rendah," tegasnya.
3. Instrumen fiskal atasi perubahan iklim
Untuk pengentasan masalah iklim memerlukan rencana pembiayaan yang konkret. Dalam hal ini, selain pembiayaan dari pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah juga memegang peran penting.
Kementerian Keuangan pun mengembangkan sejumlah instrumen fiskal dan keuangan untuk menangani perubahan iklim. Salah satunya dalam bentuk instrumen green bond yang dikombinasikan dengan SUKUK atau obligasi berbasis syariah.
Sejak 2018, Indonesia telah menerbitkan sejumlah 5 miliar dolar AS SUKUK Green Bond secara global.
Sementara itu di dalam negeri pemerintah juga memperkenalkan SUKUK ritel-domestic green yang penerbitannya mencapai Rp21,8 triliun.
