Pilot dan Pramugari Garuda Ancam Mogok, Menhub Tunggu Klarifikasi

Budi berharap, mereka dapat memberikan suatu rekomendasi bagi suatu pengakuan pendapatan. Terpenting, Kemenhub memastikan kelangsungan operasional berjalan baik. "Kami yakin lembaga-lembaga tersebut bisa melakukan dengan baik karena memang bidangnya. Kami tunggu hasil klarifikasi," kata Budi.

Budi juga mengimbau kepada seluruh karyawan PT Garuda Indonesia tetap melaksanakan operasional seperti biasa dan tidak melakukan mogok kerja. Selain akan merugikan maskapai Garuda Indonesia, itu juga akan merugikan masyarakat banyak.

“Mengenai rencana mogoknya karyawan dan pilot Garuda Indonesia, intinya kami belum mendapat suratnya (pemberitahuan) secara resmi. Selama surat itu gak ditembusi ke saya, saya cukup memberikan pernyataan lisan saja. Saya akan tugaskan dirjen udara untuk sampaikan ini," ungkapnya.

Menurut Budi, aksi demo itu kontraproduktif, baik bagi masyarakat maupun karyawan Garuda Indonesia. Dia pun meminta polemik itu diserahkan pada pihak berwenang.

"Ini tempat dia cari uang kok malah didemo-demo. Saya pikir berikanlah case ini ke pihak berwenang, kita yakin di Indonesia para pihak cukup profesional menyelesaikan masalah. Saya minta pilot menahan diri, serahkan pada yang berwenang, kita berusaha cari jalan keluar agar Garuda tetap eksis," ujar Budi.

Budi lantas meminta jajaran direksi dan komisaris Garuda untuk segera memberikan klarifikasi. Menurut dia, polemik internal Garuda sejauh ini tidak mengganggu.

"Tapi memang jangan berlarut. Makanya saya minta direksi, komisaris untuk konsolidasi dan diklarifikasi pada pihak-pihak tertentu agar masalah berakhir. Saya yakin gak berdampak sejauh direksi dan komisaris menindaklanjuti klarifikasi," ungkapnya.

Direktur Keuangan Garuda Indonesia, Fuad Rizal mengatakan laporan keuangan perseroan tahun 2018 yang memasukkan piutang menjadi pendapatan tidak melanggar Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23. Sebab, secara subtansi pendapatan dapat dibukukan sebelum kas diterima.

PSAK 23 menyatakan 3 kategori pengakuan pendapatan yaitu penjualan barang, penjualan jasa dan pendapatan atas bunga, royalti dan dividen dimana seluruhnya menyatakan kriteria pengakuan pendapatan yaitu Pendapatan dapat diukur secara handal, adanya manfaat ekonomis yang akan mengalir kepada entitas dan adanya transfer of risk.

Sejalan dengan hasil audit KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO international) yang merupakan Big 5 (Five) Accounting Firms Worldwide dinyatakan dalam pendapat auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam seluruh hal yang material (wajar tanpa pengecualian).

"Manajemen yakin bahwa pengakuan Pendapatan atas Biaya Kompensasi atas transaksi dengan Mahata telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sebagai Big5 Audit Firm, BDO seharusnya telah menerapkan standar audit internasional yang sangat baik” jelas Fuad.

Sebelumnya, dua komisaris Garuda tidak setuju dengan laporan keuangan 2018, yakni Chairal Tanjung--adik pengusaha nasional, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria.

Keduanya merupakan perwakilan dari PT Trans Airways, pemegang saham Garuda Indonesia dengan kepemilikan sebesar 25,61 persen. Garuda disebut akan mengantongi US$239 juta dari PT Mahata Aero Teknologi, yang US$28 juta di antaranya merupakan bagi hasil antara Garuda dan maskapai Sriwjaya. Pendapatan dari Mahata tersebut belum masuk ke kas Garuda, namun sudah dicantumkan di laporan keuangan 2018.

Akibatnya, Susunan Dewan Komisaris Garuda Indonesia dirombak berdasarkan RUPST. Agus Santoso diberhentikan secara hormat dari jabatannya sebagai Komisaris Utama/ Komisaris Independen. Begitu pula dengan Dony Oskaria, Muzaffar Ismail dan Luky Alfirman sebagai Komisaris, serta masuknya sejumlah nama baru dan diangkatnya kembali Chairal Tanjung. Berikut komposisi dewan komisaris.

1. Komisaris Utama : Sahala Lumban Gaol
2. Komisaris Independen : Herbert Timbo P. Siahaan
3. Komisaris Idependen : Insmerda Lebang
4. Komisaris Independen : Eddy Porwanto Poo
5. Komisaris : Chairal Tanjung