Jakarta, IDN Times - Situasi politik di Pakistan kembali memanas. Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif menyalahkan eks PM Imran Khan terkait kacaunya perekonomian di negara tersebut saat ini.
Sebelumnya, Imran Khan yang merupakan pimpinan dari Pakistan Tehreek-e-Insaf telah menuduh bahwa Shezbaz Sharif telah disokong pemerintahan asing. Hal tersebut membuat tensi politik di kedua belah pihak memanas.
Menanggapi tuduhan konspirasi asing yang diberikan oleh Khan, PM Shezbaz Sharif menyerang balik Imran Khan selama menjabat menjadi perdana menteri. Dilansir Hindustan Times, Imran Khan dituduh menjadi biang kerok atas menumpuknya utang Pakistan, inflasi yang tinggi, dan buruknya kondisi perekonomian di sana.
Sebelumnya, PM Shezbaz telah mengeluarkan kebijakan yang tidak populer dengan menarik subsidi bensin dan gas. Alhasil, harga sebagian komoditas melonjak tajam akibat pencabutan subsidi ini.
Pencabutan subsidi ini tak lepas dari tekanan dari International Menetary Fund (IMF). Lembaga internasional itu dikabarkan memberikan persyaratan pencabutan subsidi di Pakistan jika ingin mendapatkan kucuran dana dari mereka.
PM Shehbaz juga mengungkapkan kekecewaannya kepada Imran Khan karena telah menjalin negosiasi dengan IMF yang dianggap merugikan Pakistan. "Pemerintahan sebelumnya telah dengan saja menyembunyikan fakta. Saya ingin mengingatkan mereka bahwa kalian membawa kerja sama dengan IMF, bukan kami," kata Shehbaz.
Dia menambahkan "Kalian menerima tawaran yang kejam, bukan kami. Kalian mendorong negara ini menuju kekacauan ekonomi, bukan kami," dilansir The Hindustan Times. Pemerintahan Shehbaz memang tak memiliki pilihan untuk mencabut subsidi demi mendapatkan dana dari IMF.
IMF dikabarkan akan mengucurkan dana sebesar 6 miliar dolar AS kepada Pakistan dengan syarat pencabutan subsidi, tulis Bloomberg. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai hal, termasuk pembangunan infrastruktur di Pakistan.
Menteri Keuangan Pakistan, Miftaf Ismail, mengatakan pemerintahannya tidak memiliki pilihan untuk tidak mencabut subsidi. Pencabutan subsidi yang menyebabkan inflasi tinggi itu membuat Pemerintah Pakistan mengeluarkan dana yang besar.
Setiap bulannya, Pemerintah Pakistan harus mengeluarkan dana sebesar 28 miliar rupee Pakistan demi melindungi masyarakat prasejahtera dari dampak pencabutan subsidi. Setiap masyarakat yang tergolong prasejahtera akan diberi uang sebesar 2000 rupee Pakistan di bawah program Benazir Income Support Programme.
Setidaknya terdapat 14 juta keluarga orang yang masuk dalam daftar golongan prasejahtera. Pemerintah Pakistan mengklaim bahwa akan ada 85 juta orang yang mendapatkan manfaat positif dari program sosial tersebut.
PM Shezbaz juga mengatakan utang Pakistan saat ini mencapai 20.000 miliar dolar AS. Jumlah tersebut merupakan 80 persen dari seluruh utang dalam sejarah negara Pakistan.
Pemerintahan Pakistan saat ini mengklaim siap untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sekaligus menyelesaikan politik yang "tidak kompeten" dan "korup". Walau tidak menyebutkan secara implisit, pernyataan itu seperti ditujukan kepada pemerintahan Khan.