Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Intinya sih...

  • Apindo menilai polemik Tapera momen tepat untuk kembali mengkaji pentingnya kehadiran kementerian yang mengatur perumahan rakyat
  • Pengusaha menolak iuran wajib Tapera, usulkan memanfaatkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan
  • Dana JHT dari BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan untuk program MLT perumahan pekerja sampai dengan Rp500 juta

Jakarta, IDN Times - Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinilai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bisa jadi momen tepat untuk kembali mengkaji pentingnya kehadiran kementerian yang khusus mengatur soal perumahan rakyat.

Sebagaimana diketahui, urusan perumahan rakyat digabung menjadi satu dengan pembangunan infrastruktur di dalam satu kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Editorial Team

Tonton lebih seru di