Prabowo Akan Pidato Nota Keuangan di Sidang Tahunan MPR 15 Agustus
- Prabowo akan menyampaikan pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025.
- Isi laporan yang disampaikan ke Presiden meliputi berbagai aspek fundamental dalam kebijakan anggaran, termasuk proyeksi ekonomi makro dan program prioritas pemerintah.
- Prabowo meminta defisit anggaran dijaga dalam batas aman, memberikan arahan khusus terkait optimalisasi penerimaan negara, dan memberikan perhatian terhadap reformasi regulasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto diagendakan menyampaikan pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI, DPD RI Tahun 2025, pada 15 Agustus 2025. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.
Sri Mulyani mengatakan, telah memberikan laporan kepada Presiden Prabowo terkait proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2026.
“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan nota keuangan dan RAPBN 2026. Seperti diketahui bahwa Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus karena hari Jumat, nota keuangan dan rencana Undang-Undang APBN 2026,” ujar Sri Mulyani, Selasa (22/7/2025).
1. Nota keuangan yang akan disampaikan Prabowo terkait berbagai aspek
Menurut Sri Mulyani, isi laporan yang disampaikan ke Presiden meliputi berbagai aspek fundamental dalam kebijakan anggaran, termasuk proyeksi ekonomi makro dan sejumlah program prioritas pemerintah.
“Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai inpres jalan dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas dari lahan maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting,” ucap dia.
Ia juga menegaskan, berbagai sektor krusial seperti pendidikan, ketahanan pangan, dan kesehatan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2026.
“Seperti pendidikan, terutama dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital dan juga dari Kemendiktisaintek. Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, apakah prioritasnya telah sesuai? Untuk finalisasinya tentu saya tidak menyampaikan pada media pada malam hari ini, karena nanti yang akan disampaikan oleh Presiden pada DPR, pada paripurna DPR tanggal 15 Agustus,” kata dia.
2. Prabowo minta defisit anggaran dijaga dalam batas aman
Selain program-program prioritas, Presiden Prabowo juga memberikan arahan khusus terkait optimalisasi penerimaan negara guna mendukung pembiayaan APBN yang berkelanjutan. “Namun arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap, reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai,” kata Sri Mulyani.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo mengarahkan pengelolaan belanja negara harus tetap fokus pada program prioritas dengan menjaga tingkat defisit anggaran dalam batas aman.
“Belanja difokuskan kepada program-program penting, baik itu di bidang yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden dan Beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan,” ujar dia.
Selain aspek fiskal, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap reformasi regulasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya bergantung pada APBN. “Kemudian Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN,” lanjut Sri Mulyani.
Berbagai upaya deregulasi tersebut juga diarahkan untuk memperbaiki iklim usaha dan investasi di Tanah Air, serta mempercepat perizinan dan tata kelola birokrasi. “Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” ujarnya.
3. Sri Mulyani juga lapor pelaksanaan APBN 2024 ke Prabowo
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga melaporkan kepada Presiden Prabowo perkembangan pembahasan RUU tentang pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2024 yang saat ini sedang dibahas bersama Badan Anggaran DPR.
"InsyaAllah bisa sesuai dengan audit BPK, bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, kita akan tetap lakukan," kata dia.
Tidak hanya membahas RAPBN 2026, Sri Mulyani turut menyampaikan perkembangan pembahasan RAPBN 2025 yang tengah dievaluasi setelah laporan semester, dengan outlook defisit mencapai 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
