Prabowo Akan Tarik Utang Rp781,87 T di 2026, Tertinggi Usai Pandemik
- Dalam RAPBN 2026, pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) direncanakan sebesar Rp749,194 triliun atau naik dibandingkan outlook APBN 2025. Adapun pembiayaan pinjaman (neto) pada RAPBN 2026 direncanakan sebesar Rp32,674 triliun.
- Pembiayaan utang RI dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuasi, dengan rancangan pembiayaan utang pada 2026 akan menjadi tertinggi setelah pandemik COVID-19 yang memerlukan banyak anggaran.
- Rasio utang pemerintah rendah berada pada kisaran 39 persen sejak 2011 hingga semester I-2025
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto merencanakan penarikan utang sebesar lebih dari Rp781 triliun pada 2026. Rencana itu tercantum dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
"Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp781,868 triliun yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman," bunyi dokumen tersebut dikutip IDN Times, Senin (18/8/2025).
Pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara. Sementara itu, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas pemerintah.
1. Rincian utang dari SBN dan penarikan pinjaman
Dalam RAPBN 2026, pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) direncanakan sebesar Rp749,194 triliun atau naik dibandingkan outlook APBN 2025.
Adapun pembiayaan pinjaman (neto) pada RAPBN 2026 direncanakan sebesar Rp32,674 triliun, turun 74,9 persen dibandingkan outlook 2025 sebesar Rp130,387 triliun. Pinjaman tersebut akan dipenuhi melalui pinjaman dalam negeri (neto) sebesar negatif Rp6,536 triliun dan pinjaman luar negeri (neto) sebesar Rp39,210 triliun.
2. Pembiayaan utang dalam lima tahun terakhir
Dokumen tersebut juga mencantumkan pembiayaan utang RI dalam lima tahun terakhir. Pertama pada 2021 sebesar Rp870,5 triliun.
Kemudian turun pada 2022 menjadi Rp696 triliun, dan turun lagi menjadi Rp404 triliun pada 2023. Pembiayaan utang pemerintah naik lagi ke Rp558,1 triliun pada 2024 dan Rp715,5 triliun pada 2025.
Rancangan pembiayaan utang pada 2026 akan menjadi tertinggi setelah pandemik COVID-19 yang kala itu memerlukan banyak anggaran.
"Pengelolaan utang senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengutamakan pembiayaan innovative, prudent, dan sustainable dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan," begitu bunyi dalam dokumen tersebut.
3. Rasio utang pemerintah rendah sejak 2021-2025
Selama periode 2021 hingga semester I-2025, rasio utang pemerintah relatif rendah, berada pada kisaran 39 persen.
Pada 2021, rasio utang sempat mencapai 40,7 persen sebagai dampak program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemik COVID-19, tetapi kembali turun di bawah 40 persen pada akhir 2024 yang mencapai sebesar 39,8 persen.
